AYOOBATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat keamanan informasi dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital. Upaya ini dilakukan untuk memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan aman, transparan, dan tetap menjamin hak privasi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Aplikasi Layanan Data Keimigrasian yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di Ballroom Golden View Hotel, 7 November 2026.
Kegiatan bertema Penguatan Sinergi Antarinstansi Melalui Layanan Data Keimigrasian yang Akuntabel dan Berbasis Pelindungan Data Pribadi tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai instansi pemerintah.
Dalam pemaparannya, Rudi menekankan bahwa perkembangan layanan digital pemerintah harus diiringi sistem pengelolaan data yang terencana, terintegrasi, serta memiliki standar keamanan yang memadai.
Menurutnya, pertukaran data antarinstansi memang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan informasi pribadi masyarakat.
Ia menjelaskan, setiap pemrosesan data pribadi wajib memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan penggunaan yang terukur, serta mekanisme pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rudi juga mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan pengelolaan data berjalan sesuai prinsip pembatasan tujuan, transparansi, akurasi, keamanan, dan akuntabilitas.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan integrasi data di lingkungan pemerintahan menuntut setiap instansi memahami batas kewenangan dan tanggung jawab dalam mengakses maupun menggunakan informasi.
Dalam layanan keimigrasian, misalnya, data yang dikelola dapat mencakup berbagai kategori informasi pribadi. Karena itu, setiap permintaan dan pemanfaatan data harus dilakukan sesuai kebutuhan, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rudi menegaskan bahwa pengendalian hak akses, keamanan sistem informasi, dan kejelasan tanggung jawab antarinstansi merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian yang memberikan pemaparan mengenai optimalisasi layanan data keimigrasian.
Para peserta memperoleh penjelasan terkait mekanisme permohonan data, registrasi akun instansi, hingga tata cara penggunaan aplikasi layanan data keimigrasian.
Melalui kegiatan ini, sinergi antarinstansi diharapkan semakin kuat, terutama dalam memastikan pertukaran data pemerintahan berlangsung efektif tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan pelindungan data pribadi.
Pemko Batam melalui Diskominfo bersama Kantor Imigrasi Batam dan instansi terkait berkomitmen mendorong tata kelola data yang aman, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan tidak hanya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, tetapi juga memberikan jaminan keamanan informasi serta perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.















































