AYOOBATAM.COM — Pemerintah Kota Batam meluncurkan Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) untuk memangkas kerumitan pengurusan administrasi kapal dan rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan.
Tim Cakalang diluncurkan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Kasu, Selasa (22/9/2026).
Program ini dirancang dengan pola pelayanan jemput bola, sehingga nelayan tidak perlu berulang kali mendatangi sejumlah instansi untuk melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan mendapatkan rekomendasi BBM.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan pembentukan Tim Cakalang berawal dari masih banyaknya kapal nelayan yang belum memiliki dokumen administrasi lengkap.
Dari sekitar 7.224 kapal nelayan berukuran 0–5 GT yang terdata, baru sekitar 898 kapal yang telah memiliki dokumen kapal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala bagi nelayan ketika mengurus rekomendasi pembelian BBM. Prosesnya mengharuskan nelayan memenuhi sejumlah persyaratan dan berkoordinasi dengan beberapa instansi.
Untuk nelayan di wilayah Belakang Padang, misalnya, proses administrasi dapat melibatkan KSOP Tanjung Balai Karimun untuk pengurusan izin, kemudian penerbitan e-BKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, sebelum rekomendasi BBM diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kota Batam.
“Memang ada masalah, kemudian muncul inovasi. Kami menggabungkan seluruh instansi terkait dan turun bersama melakukan pelayanan jemput bola melalui Tim Cakalang,” ujar Yudi.
Tim Cakalang melibatkan KSOP Batam, KSOP Tanjung Balai Karimun, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, UPT Dinas Perikanan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Target 1.500 Rekomendasi BBM
Sepanjang 2026, Tim Cakalang dijadwalkan melaksanakan enam kali pelayanan di sejumlah wilayah pesisir dan hinterland Batam.
Pelayanan dimulai dari Pulau Kasu, kemudian dilanjutkan ke Pulau Terong, Pulau Buluh, Temoyong, serta sejumlah titik di Kecamatan Galang.
Dinas Perikanan Kota Batam menargetkan pelayanan tersebut dapat mendorong penerbitan sekitar 1.500 surat rekomendasi BBM hingga Desember 2026.
Amsakar mengatakan persoalan administrasi tidak semestinya menjadi hambatan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Yang paling penting bukan seremoninya. Bagaimana kebutuhan yang terkait dengan BBM itu dapat kita bantu, dan kalau bisa jangan terlalu lama,” kata Amsakar.
Ia menegaskan Tim Cakalang harus benar-benar bekerja dan hadir ketika nelayan menghadapi persoalan administrasi.
“Saya berharap Tim Cakalang ini benar-benar dapat bekerja. Yang kita harapkan, ke depan nelayan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan administrasi untuk aktivitas melaut,” ujarnya.
100 Mesin Ketinting untuk 200 Nelayan
Dalam kegiatan tersebut, Amsakar juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada kelompok nelayan.
Sebanyak 100 unit mesin ketinting senilai total Rp500 juta disalurkan kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mencakup sekitar 200 nelayan.
Bantuan tersebut bersumber dari pokok pikiran Anggota DPRD Kepri Aweng Kurniawan dari Fraksi Gerindra.
Selain mesin ketinting, bantuan yang diserahkan meliputi rekomendasi BBM dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP).
Dukungan sosial juga diberikan melalui santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris nelayan asal Tanjung Sari, Belakang Padang.
Sementara itu, program Gerakan Donasi Kuota Internet dari provider XL Smart turut memberikan router untuk 10 titik di Kampung Nelayan Merah Putih, dengan dukungan kuota 85 GB per bulan.
Perlindungan Nelayan Diperluas
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar menyampaikan bahwa sekitar 7.000 nelayan di Batam saat ini telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah itu terdiri dari 6.000 nelayan yang mendapat dukungan Pemko Batam dan 1.000 nelayan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut bertambah 500 nelayan pada 2027.
Amsakar juga menilai bantuan mesin ketinting menjadi salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas nelayan, terutama bagi nelayan yang memiliki wilayah operasi lebih jauh.
“Nelayan yang tidak punya mesin dibantu. Bagi nelayan yang wilayah edarnya lebih jauh, tentu membutuhkan mesin dengan kapasitas yang lebih besar,” katanya.
Melalui Tim Cakalang, Pemko Batam berharap pelayanan administrasi kapal, penerbitan dokumen, hingga rekomendasi BBM dapat dilakukan lebih cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau hinterland Batam.















































