AYOOBATAM – Persoalan kompensasi pascagangguan listrik yang melanda wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 masih menjadi perhatian pelanggan. Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, PT PLN Batam menegaskan bahwa pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Perusahaan memastikan setiap perhitungan kompensasi mengacu pada parameter yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kategori layanan masing-masing pelanggan.
Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menjelaskan bahwa mekanisme tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017.
Menurut Vidya, kompensasi tidak diberikan berdasarkan perkiraan atau penilaian secara umum terhadap durasi gangguan semata. Perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada pencapaian indikator mutu pelayanan yang telah ditentukan.
“Pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besarannya dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan,” jelas Vidya, Senin (2/11/2026).
Mekanisme Kompensasi Berbeda Sesuai Jenis Pelanggan
PLN Batam menjelaskan bahwa bentuk kompensasi disesuaikan dengan sistem pembayaran dan kategori layanan pelanggan.
Untuk pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan melalui pengurangan tagihan listrik sesuai formula yang berlaku.
Sementara pelanggan prabayar memperoleh kompensasi berupa tambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan perusahaan.
Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan serta perjanjian yang telah disepakati.
Seluruh proses perhitungan dilakukan melalui verifikasi data dan indikator mutu pelayanan menggunakan sistem administrasi perusahaan. PLN Batam menyebut mekanisme tersebut diterapkan agar pemberian kompensasi berlangsung terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelanggan Bisa Mengecek Besaran Kompensasi
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, PLN Batam memberikan akses kepada pelanggan untuk mengetahui besaran kompensasi yang menjadi hak mereka.
Pelanggan dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi perusahaan, maupun dengan mendatangi langsung Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang tersedia di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji.
Vidya menegaskan, perusahaan terbuka terhadap masukan masyarakat, khususnya terkait pelayanan dan pemberian kompensasi setelah gangguan kelistrikan tersebut.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas dampak gangguan listrik yang sebelumnya dirasakan masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pelayanan publik di Batam dan Bintan.
Di luar persoalan kompensasi, PLN Batam menyatakan terus melakukan evaluasi terhadap sistem kelistrikan, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan keandalan pasokan, serta penyempurnaan langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.
PLN Batam berharap upaya pembenahan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus meminimalkan potensi gangguan serupa di kemudian hari.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban kompensasi, tetapi juga memastikan kualitas pasokan listrik semakin andal dan komunikasi dengan pelanggan berjalan lebih transparan.















































