Di tengah kontroversi yang besar, parlemen Israel, Knesset, pada malam Senin menyetujui sebuah undang-undang yang memungkinkan hukuman mati bagi tahanan Palestina dalam sidang kedua dan ketiga. Dengan cara digantung, eksekusi dapat dilakukan tanpa perlu putusan bulat dari majelis hakim.
Undang-undang ini disahkan dengan 62 anggota mendukung, 48 menentang, dan satu abstain. RUU ini diusulkan oleh anggota Knesset Limor Son Har-Melech dan didukung oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir.
Beberapa hari sebelumnya, Komite Keamanan Nasional Knesset telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Undang-undang ini menetapkan hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti melakukan serangan yang mengakibatkan kematian warga Israel. Sebelumnya, rancangan ini telah melewati proses pengajuan ke parlemen penuh untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Selama musyawarah, komite menolak lebih dari 2.000 keberatan terhadap RUU tersebut, menurut pernyataan resmi Knesset. Langkah ini menunjukkan bahwa proses legislatif berjalan cepat meskipun ada banyak penolakan terhadap kebijakan ini.
Berdasarkan undang-undang baru ini, hukuman mati akan diberlakukan kepada siapa pun yang “dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang dalam kerangka tindakan yang diklasifikasikan sebagai terorisme.” Selain itu, pengampunan tidak bisa diberikan dalam kasus seperti ini, sehingga secara efektif mencegah intervensi politik atau hukum di masa depan untuk mengurangi atau mengubah hukuman.
Undang-undang ini juga menetapkan bahwa hukuman mati wajib tanpa memerlukan persetujuan pengadilan dengan suara bulat. Eksekusi akan dilakukan dengan cara digantung oleh Layanan Penjara Israel dalam waktu 90 hari setelah hukuman ditetapkan.
Undang-undang ini membedakan antara penerapan di Israel dan Tepi Barat yang diduduki. Di Tepi Barat, hukuman mati menjadi hukuman utama, sedangkan pengadilan militer dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup hanya dalam “keadaan khusus.”
Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keamanan Nasional untuk menentukan badan peradilan yang bertanggung jawab atas pemrosesan tersangka. Hal ini juga memungkinkan Perdana Menteri untuk meminta penundaan dalam melaksanakan eksekusi dalam “keadaan khusus,” meskipun total penundaan tidak boleh melebihi 180 hari. Meskipun demikian, undang-undang ini tetap mengharuskan eksekusi dilakukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan tersebut.
Menurut data dari Masyarakat Tahanan Palestina, saat ini sekitar 9.500 tahanan Palestina dan Arab ditahan di penjara-penjara Israel. Jumlah tahanan yang jenazahnya ditahan oleh Israel mencapai 97 orang, termasuk 86 orang sejak perang di Gaza. Total tahanan Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel sejak tahun 1967 mencapai 326 orang.
Hukuman mati sangat jarang diterapkan dalam sejarah peradilan Israel. Hanya sekali dalam sejarah, yaitu pada tahun 1962, ketika pejabat Nazi Adolf Eichmann dieksekusi. Empat negara Eropa – Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia – sebelumnya telah mengingatkan Israel untuk menghentikan undang-undang ini. Mereka menyatakan kekhawatiran tentang potensi konsekuensinya dan menekankan bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang “tidak manusiawi dan merendahkan martabat” serta tidak memberikan efek jera.
Amnesty International juga memperingatkan bahwa undang-undang ini dapat memperkuat sistem apartheid dan membawa Israel ke konfrontasi langsung dengan gerakan global untuk menghapuskan hukuman mati. Mereka menambahkan bahwa penerapan undang-undang ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.















































