Skema Pemerasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo diduga menggunakan metode yang tidak biasa untuk menekan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu alat yang digunakan adalah surat pengunduran diri tanpa tanggal yang telah ditandatangani oleh pejabat tersebut.
Penggunaan Dokumen sebagai Alat Tekanan
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, skema ini membuat para pejabat berada dalam posisi rentan. Mereka diminta untuk menandatangani surat sejak awal menjabat, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu jika tidak mengikuti arahan dari bupati.
“Memang ini baru bagi kami, dari awal sudah dikunci. Pertama dengan surat tanggung jawab mutlak, kedua dengan surat pengunduran diri untuk mengontrol,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).
Permintaan Setoran Uang
Praktik tekanan ini berkaitan dengan permintaan setoran uang. Para kepala OPD disebut harus memenuhi permintaan yang nilainya mencapai setengah dari tambahan atau pergeseran anggaran yang mereka terima. Sebagai contoh, jika suatu dinas memperoleh tambahan anggaran Rp100 juta, maka sekitar Rp50 juta diminta sebagai bagian yang harus disetorkan kepada bupati.
KPK menemukan bahwa sebagian pejabat bahkan terpaksa mencari dana dari luar, termasuk meminjam atau menggunakan uang pribadi, demi memenuhi permintaan tersebut.
“Kami menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi,” ujar Asep.
Dampak pada Pejabat
Situasi ini membuat para pejabat tidak memiliki ruang untuk menolak. Jika permintaan tidak dipenuhi, surat pengunduran diri yang telah ditandatangani bisa digunakan, sehingga seolah-olah pejabat tersebut mengundurkan diri secara sukarela.
“Mau menolak berarti di hari itu juga dia bisa diberhentikan. Kalau surat itu diterbitkan, seolah-olah dia mundur sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pejabat yang benar-benar mengundurkan diri. Namun, kondisi internal disebut penuh tekanan dan keresahan.
Penarikan Dana Melalui Ajudan
Dalam pelaksanaannya, penarikan dana tidak dilakukan langsung oleh bupati, melainkan melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Penagihan disebut berlangsung intens dan menyerupai penagihan utang.
Dari hasil penyelidikan, praktik ini terjadi di sedikitnya 16 OPD. Modusnya diawali dengan penambahan atau penggeseran anggaran, yang kemudian diikuti permintaan setoran sebelum dana tersebut benar-benar digunakan.
Total dana yang diduga berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp2,7 miliar hingga sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan. Sebagian dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang mewah seperti sepatu merek Louis Vuitton, serta pembiayaan kebutuhan lain seperti jamuan makan dan pengobatan.
Penetapan Tersangka dan Barang Bukti
KPK juga mengungkap adanya aliran dana yang digunakan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah pihak di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal.
Keduanya langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama. Mereka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga kini, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335,4 juta, yang merupakan sisa dari total dana yang diduga telah dikumpulkan. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik tersebut.















































