Pengaduan Keluarga Korban Peluru Nyasar ke DPRD Gresik
Dewi Muniarti, ibu dari Darel Fausta Hamdani (14), siswa SMPN 33 Gresik yang menjadi korban peluru nyasar, mengadu ke Kantor DPRD Gresik pada Senin (6/4/2026). Tujuan dari kunjungannya adalah untuk meminta pengawasan dan keadilan atas insiden yang menimpa putranya. Insiden tersebut menyebabkan Darel mengalami cacat fisik serta trauma psikis berat.
Keluarga Darel mengungkap adanya intimidasi oleh oknum saat anaknya baru saja selesai menjalani operasi. Menurut Dewi, oknum tersebut datang ke kamar perawatan anaknya di tengah malam, setelah Darel keluar dari ruang operasi tanpa sempat ganti baju.
“Kalau memang enggak ada intimidasi dengan dia datang ke kamar perawatan anak saya pasca anak saya keluar dari kamar operasi belum ganti baju ya,” ujar Dewi. “Jangan jangankan ganti baju minum air putih paska operasi itu loh belum. Jadi itu datang ke kamar itu jam 12.00 malam minta dan memaksa peluru dikasihkan mereka.”
Kronologi Peluru Nyasar
Peristiwa nahas terjadi pada tanggal 17 sekira pukul 10.00 WIB di musala sekolah saat kegiatan sosialisasi. Darel dan seorang siswa lain, Renhard Octo, menjadi korban peluru nyasar. Hasil rontgen kemudian mengonfirmasi adanya peluru tajam yang bersarang di punggung Renhard dan tangan Darel.
Dewi menyayangkan penanganan awal yang dirasa lambat terhadap anaknya. Ia menceritakan bahwa Renhard sudah dibawa ke Puskesmas, namun darah mulai muncul setelah kembali ke musala. “Setelah keduanya itu dibawa ke Puskesmas, pihak Puskesmas menyuruh ini dibawa ke rumah sakit yang lebih tinggi karena ini sepertinya ada sesuatu dan itu harus rontgen begitu awalnya,” ceritanya.
Akibat kejadian ini, Darel mengalami trauma berat. “Dia lebih takut di musala tempat TKP kejadian itu tadi ya. Dia lebih takut di situ, dia lebih suka nyendiri terus habis itu dia lebih suka menghabiskan waktunya di ruang kelas,” tambah Dewi.
Enam Tuntutan Keluarga
Dewi mengungkapkan bahwa dirinya sempat meluncurkan somasi karena mediasi awal tidak membuahkan hasil. Ia kini mengajukan enam poin sebagai syarat perdamaian, antara lain:
- Permohonan maaf atas insiden tersebut.
- Penggantian biaya pengobatan yang telah dikeluarkan mandiri.
- Biaya operasi lanjutan dan pemulihan (recovery).
- Tanggung jawab berkelanjutan jika terjadi dampak kesehatan di masa depan.
- Kemudahan jika korban berkeinginan menjadi anggota TNI.
- Tali asih bagi korban.
Respons DPRD Gresik dan TNI
Anggota DPRD Gresik yang menerima aduan tersebut menyatakan akan segera bersurat kepada pihak kesatuan terkait. “Kami dari DPRD Gresik meminta agar segera dilakukan upaya mediasi yang konkret,” ujar perwakilan dewan tersebut. “Pihak DPRD juga menyoroti aspek keamanan di sekitar lapangan tembak agar kejadian serupa tidak terulang.”
Di sisi lain, Kadispen Corps Marinir, Kolonel Marinir Rana Karya, menyampaikan rasa empati yang mendalam. Meski demikian, pihaknya menyatakan masih perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan asal peluru tersebut. “Kami tegaskan tidak pernah ada tindakan intimidatif terhadap keluarga korban. Kehadiran perwira yang dimaksud semata-mata untuk kepentingan pendalaman teknis terkait dengan proyektil dan komunikasi dilakukan dalam situasi terbuka tanpa tekanan,” jelas Kolonel Rana Karya dalam keterangannya.
Hingga saat ini, proses mediasi masih terus diupayakan untuk mencari titik temu yang adil bagi keluarga korban.















































