AYOOBATAM.COM — Persoalan lahan di kawasan Setokok, Jembatan III Barelang, Batam, menjadi perhatian sejumlah warga dan penggarap yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut. Mereka meminta agar keberadaan serta hak masyarakat diselesaikan sebelum lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.
Permintaan tersebut disampaikan Abdullah Yusuf, SH, selaku kuasa hukum sekitar 18 petani dan pekebun di kawasan Setokok, Jumat (11/9/2026).
Abdullah mengatakan, para penggarap yang memberikan kuasa kepadanya mengaku telah menguasai dan memanfaatkan lahan selama bertahun-tahun. Mereka juga disebut memiliki dokumen penguasaan tanah.
Menurut Abdullah, keberadaan dokumen tersebut perlu menjadi bagian dari proses verifikasi bersama dengan dokumen yang menjadi dasar pengalokasian lahan.
“Kami meminta agar hak masyarakat yang sudah lama berada dan menggarap lahan ini diselesaikan. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi hak masyarakat juga harus diperhatikan,” ujar Abdullah.
Abdullah meminta BP Batam melakukan verifikasi terhadap status dan riwayat lahan yang disebut masuk dalam alokasi PT MIG Perkasa Industri. Ia menilai perlu ada penjelasan secara terbuka mengenai dasar pengalokasian lahan tersebut serta mekanisme penyelesaian terhadap masyarakat yang telah lama berada dan melakukan aktivitas perkebunan di lokasi.
“BP Batam perlu duduk bersama dengan masyarakat dan pihak perusahaan untuk menjelaskan persoalan ini. Semua dokumen harus diperiksa secara objektif agar ada kepastian bagi seluruh pihak,” katanya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan masyarakat menjadi penting agar proses pembangunan dan investasi dapat berjalan tanpa mengabaikan hak warga yang terdampak.
Sementara itu, Guntur Liga, Humas PT SAT Bangun Sukses, mengatakan pihaknya mengaku telah menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut selama kurang lebih 23 tahun.
Menurut Guntur, penguasaan lahan tersebut antara lain ditunjukkan dengan keberadaan tanaman yang selama ini mereka rawat, seperti pisang, kelapa, semangka dan tanaman lainnya.
Ia juga mengatakan pihaknya memiliki bukti pembayaran pajak yang dilakukan setiap tahun.
“Kami sudah menguasai lahan ini kurang lebih 23 tahun. Ada tanaman tumbuh dan berbagai aktivitas perkebunan di dalamnya,” ujar Guntur.
Guntur menegaskan bahwa masyarakat tidak bermaksud menghambat pembangunan di Kota Batam.
“Kami mendukung pembangunan, tetapi kami juga meminta hak-hak masyarakat sebagai penggarap diperhatikan dan diselesaikan,” katanya.
Kuasa hukum juga meminta agar aktivitas di atas lahan yang masih menjadi persoalan dihentikan sementara sampai terdapat kejelasan mengenai status lahan dan penyelesaian hak masyarakat.
Pihak penggarap mengaku sejumlah tanaman dan fasilitas pendukung perkebunan berada di lokasi, termasuk pipa air, kolam ikan dan kandang ayam.
Abdullah menyebut pihaknya telah menyampaikan pengaduan kepada Polda Kepri terkait dugaan kerusakan terhadap tanaman dan fasilitas tersebut. Ia mengatakan proses selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
“Kami sudah membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Polda Kepri. Untuk proses hukumnya kami serahkan kepada kepolisian,” ujarnya.
Menurut pihak penggarap, lokasi yang menjadi persoalan berada di Setokok, Jembatan III Barelang, sebelum Markas Marinir, dengan luas area yang disebut sekitar 77 hektare lebih.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan verifikasi dokumen secara terbuka antara warga, perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan maupun investasi tetap dapat berjalan, sementara masyarakat yang selama ini menggarap lahan memperoleh kejelasan mengenai hak dan kedudukan mereka.















































