Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pati yang Masih Menjadi Perhatian
Kabupaten Pati menghadapi tantangan dalam sistem pendidikannya, khususnya terkait dengan akses ke sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ke SMPN 8 Pati, Minggu (12/4/2026).
Chandra menyebutkan bahwa masih ada beberapa kecamatan di Pati yang menjadi “blank spot” karena tidak memiliki SMA maupun SMK. Masalah ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Ketimpangan Jumlah Sekolah di Berbagai Jenjang
Menurut data yang dipaparkan oleh Chandra, Kabupaten Pati memiliki 609 SD dan 102 SMP. Namun, jumlah SMA Negeri hanya sebanyak 8 dan SMK Negeri sebanyak 5. Jika ditambahkan dengan sekolah swasta, total SMA dan SMK yang tersedia hanya sebanyak 31 dan 48, masing-masing.
“Kondisi di Pati ini ada tempat-tempat yang masih blank spot untuk SMA. Ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak mempunyai SMA Negeri. Akses fisik yang sulit membuat anak-anak memilih tidak melanjutkan sekolah. Ini PR kami, Pak Menteri,” ujar Chandra di hadapan Mendikdasmen.
Solusi yang Ditawarkan oleh Mendikdasmen
Menanggapi masalah ini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan tiga solusi strategis untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur di Pati:
-
Pendirian Sekolah Satu Atap
Solusi pertama adalah pemerintah mendorong pendirian Sekolah Satu Atap, yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah melanjutkan pendidikan tanpa harus pergi jauh dari rumah. -
Penguatan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Kedua, pemerintah akan memperkuat program PJJ agar siswa di pelosok tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Program ini diharapkan bisa membantu mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. -
Bantuan Infrastruktur Digital
Sebagai pendukung PJJ, solusi ketiga yang ditawarkan adalah bantuan infrastruktur digital. Kementerian berkomitmen memfasilitasi jaringan internet di daerah terpencil agar kualitas pendidikan tetap merata.
“Kami akan memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh, dan jika diperlukan, kami bantu jaringan internetnya. Kita pastikan mereka yang di daerah terpencil tetap terlayani dengan pendidikan berkualitas,” tegas Abdul Mu’ti.
Fokus pada Revitalisasi Sekolah
Selain fokus pada akses, Mu’ti menambahkan bahwa pada tahun 2026, kementeriannya memprioritaskan program revitalisasi nasional untuk sekolah dengan kerusakan berat, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas fisik sekolah sekaligus meningkatkan minat belajar siswa di daerah penyangga. Dengan adanya perbaikan infrastruktur dan akses pendidikan yang lebih merata, diharapkan angka putus sekolah di Kabupaten Pati dapat berkurang secara signifikan.















































