Modus Kejahatan Bupati Tulungagung yang Terbongkar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap modus kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK menduga bahwa GSW memanfaatkan surat pernyataan mundur dari jabatan dan status aparatur sipil negara (ASN) untuk memeras pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dokumen tersebut diduga digunakan oleh GSW sebagai sarana untuk mengendalikan dan menekan para pejabat agar loyal serta menuruti setiap perintahnya. Hal ini diungkapkan oleh Asep saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (11/4/2026) malam.
Proses Pelantikan dan Pemintaan Surat Pernyataan
Asep menjelaskan bahwa awalnya GSW melantik para pejabat OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung pada Desember 2025. Setelah pelantikan tersebut, GSW meminta para pejabat untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Surat pernyataan ini sengaja tidak dicantumkan tanggalnya, sehingga para pejabat tidak memiliki bukti yang jelas. Selain itu, salinan surat yang ditandatangani oleh para pejabat tidak diberikan kepada mereka.
Proses Pemanggilan dan Pembatasan Akses
Para pejabat diminta untuk datang ke ruangan khusus, di mana ajudan GSW juga hadir. Mereka dilarang membawa ponsel agar tidak ada kesempatan untuk memfoto surat tersebut. Setelah itu, GSW meminta sejumlah uang kepada para pejabat, baik secara langsung maupun melalui perantara ajudannya.
“Kalau tidak dikasih, sudah ada surat kan. Tinggal kasih tanggal,” ujar Asep, yang menyampaikan pernyataan tersebut.
Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 18 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya sekaligus anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.
Sehari setelahnya atau 11 April 2026, KPK membawa Gatut Sunu Wibowo dan adiknya beserta 11 orang lainnya ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif. Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan Gatut Sunu Wibowo (GSW) beserta Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.
Langkah KPK dalam Menangani Kasus Ini
KPK terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat publik bahwa tindakan korupsi dan pemerasan akan terus diawasi dan ditindaklanjuti oleh lembaga anti-korupsi. KPK berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia.















































