Diskusi Lintas Sektor untuk Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan
Komnas HAM Kalimantan Barat menggelar sebuah diskusi lintas sektor dengan tujuan memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan menjadikan manusia sebagai fokus utama dalam kebijakan. Acara ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih adil dan merata.
Isu-isu penting seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta masalah lingkungan menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melalui Sekretariatnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi dan Refleksi Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM” di Harris Hotel Pontianak pada 31 Maret 2026.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga negara, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Pertemuan ini dirancang sebagai ruang dialog yang konstruktif untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM harus terus diperkuat dengan menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan. Menurutnya, pendekatan ini sangat penting mengingat kondisi Kalimantan Barat yang memiliki keragaman sosial, geografis, dan budaya yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembangunan.
Dalam sesi pemaparan materi, Dr Purwanto SH MHum FCBArb FIIArb mengangkat sejumlah isu HAM yang masih menjadi tantangan di daerah, seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, layanan kesehatan di kawasan perbatasan, serta persoalan lingkungan hidup. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang mampu memberikan keadilan sosial terutama bagi kelompok rentan.
Sementara itu, Irwan Lahnisafitra ST MT dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan perkembangan pembangunan yang menunjukkan tren positif meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan. Ia juga memperkenalkan inovasi program Desa SAKTI dan Desa Bebas Angka Tidak Sekolah yang mendorong akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah melalui pendekatan terpadu.
Melalui forum ini, Komnas HAM Kalimantan Barat kembali menegaskan perannya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi, pengkajian, pemantauan, dan mediasi. FGD ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan di Kalimantan Barat semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Pemangku Kepentingan Terlibat dalam Diskusi
- Pemerintah Daerah: Melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam membahas isu-isu pembangunan yang berkeadilan.
- Lembaga Negara dan Independen: Memberikan perspektif hukum dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan HAM.
- Organisasi Masyarakat Sipil: Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.
- Mahasiswa: Memberikan wawasan akademik dan ide-ide baru dalam perencanaan pembangunan.
Tantangan yang Diangkat dalam Diskusi
- Konflik Sosial: Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat hidup harmonis tanpa konflik.
- Perlindungan Masyarakat Adat: Menjaga hak-hak dan budaya masyarakat adat dalam proses pembangunan.
- Akses Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan layanan dasar tersedia secara merata.
- Masalah Lingkungan: Mengelola sumber daya alam dengan baik untuk keberlanjutan.
Inovasi dalam Pembangunan
- Program Desa SAKTI: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan terpadu.
- Desa Bebas Angka Tidak Sekolah: Memastikan semua anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan.















































