Kondisi di Kabupaten Puncak: Korban Sipil dan Penyangkalan TNI
Komnas HAM mengungkapkan bahwa operasi penindakan yang dilakukan TNI terhadap TPNPB-OPM di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menyebabkan kematian sejumlah warga sipil. Menurut data yang dikumpulkan oleh Komnas HAM, setidaknya 12 warga sipil meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Di antara korban tersebut, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Selain itu, belasan warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka serius akibat kejadian tersebut. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu (18/4/2026), menyatakan bahwa peristiwa ini menimbulkan korban dari kalangan yang tidak bersenjata. Ia menegaskan bahwa kejadian ini menjadi dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional.
Komnas HAM masih terus mengumpulkan data terkait jumlah korban dan kondisi di lapangan. Selain itu, lembaga tersebut juga mengecam keras operasi militer yang menimbulkan korban sipil. Anis menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun di luar perang, merupakan tindakan yang melanggar prinsip HAM.
Ia juga mendesak TNI untuk melakukan evaluasi terkait operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB-OPM di Tanah Papua. “Komnas HAM mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi terhadap operasi penindakan TPNPB-OPM yang dilakukan Satgas Habema dan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tuntas demi tegaknya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya,” tegasnya.
Penyangkalan TNI atas Dugaan Penembakan
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, membantah bahwa pihaknya melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian warga sipil di Kabupaten Puncak. Ia menjelaskan bahwa ada dua kejadian berbeda yang terjadi pada 14 April 2026 di wilayah tersebut.
Kejadian pertama terjadi di Kampung Kembru, di mana TNI menerima laporan masyarakat tentang keberadaan TPNPB-OPM. Menindaklanjuti informasi tersebut, prajurit TNI melaksanakan patroli dan pengecekan. Saat tiba di lokasi, tim mendapat tembakan dari kelompok bersenjata tersebut sehingga terjadi kontak tembak. Dalam peristiwa ini, empat orang dari kelompok bersenjata OPM berhasil dilumpuhkan.
Setelah kontak senjata tersebut, TNI mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata rakitan, senapan angin, amunisi, senjata tajam, hingga alat komunikasi dan bendera OPM.
Sementara kejadian kedua terjadi di Kampung Jigiunggi, yang berjarak sekitar 7 km dari lokasi kejadian pertama. Di lokasi tersebut, TNI menerima laporan dari kepala kampung setempat mengenai adanya seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak. Hingga saat ini, TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
TNI menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam peristiwa penembakan terhadap anak tersebut. Mereka menegaskan bahwa operasi yang dilakukan selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip hukum dan kemanusiaan.
Kesimpulan
Peristiwa di Kabupaten Puncak menunjukkan kompleksitas situasi di wilayah Papua. Komnas HAM menuntut transparansi dan evaluasi terhadap operasi yang dilakukan TNI, sementara TNI membantah keterlibatan mereka dalam penembakan yang menimbulkan korban sipil. Kedua pihak tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.















































