Polemik Mobil Dinas KPU Surabaya: Antara Ziarah Keluarga dan Larangan Penggunaan Pribadi
Sebuah kendaraan berpelat merah dengan nomor polisi L 1901 EP mendadak menjadi sorotan publik. Keberadaannya di Jalan Arteri Nasional Bandarkedungmulyo, Jombang, pada momen Lebaran 2026, memicu perdebatan sengit mengenai etika penggunaan fasilitas negara. Kendaraan yang teridentifikasi sebagai mobil dinas KPU Surabaya ini, menurut peraturan yang berlaku, seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk kegiatan mudik Lebaran.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 secara tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Aturan ini dibuat untuk memastikan aset negara digunakan secara optimal untuk tugas kedinasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam kasus ini, mobil dinas KPU Surabaya kedapatan digunakan di luar fungsi resminya, menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap regulasi.
Klarifikasi dari Komisioner KPU Surabaya
Menanggapi ramainya pemberitaan dan narasi yang berkembang, salah seorang Komisioner KPU Surabaya, Subairi, akhirnya memberikan klarifikasi. Subairi yang bertanggung jawab atas bidang Sosdiklih Parmas dan SDM di KPU Surabaya, tidak membantah bahwa dirinya menggunakan mobil dinas bernomor polisi L 1901 EP tersebut. Namun, ia dengan tegas menolak tudingan bahwa kendaraan itu digunakan untuk mudik Lebaran.
“Intinya itu, saya pakai H+2 (Lebaran). Saya pinjam H+2, itu enggak ada niatan mudik,” ujar Subairi, menjelaskan kronologi penggunaan mobil tersebut. Ia menambahkan bahwa tujuannya menggunakan mobil dinas bukanlah untuk bersenang-senang atau keperluan pribadi yang bersifat rekreasi, melainkan untuk sebuah kegiatan keluarga yang mendesak.
Ziarah ke Makam Istri dan Tanggung Jawab Keluarga
Subairi memaparkan alasan di balik keputusannya menggunakan mobil dinas. Ia menjelaskan bahwa mobil tersebut ia gunakan untuk mengantar kelima anaknya berziarah ke makam mendiang istrinya di Blitar. “Kebetulan anak saya kelimanya piatu, ditinggal bundanya setahun yang lalu. Biasanya kalau anak-anak pulang pondok saya ajak nyekar,” tuturnya dengan nada pilu.
Keputusan ini, menurutnya, dilatarbelakangi oleh kondisi anak-anaknya yang masih berada di bawah umur. Subairi mengaku tidak memiliki mobil pribadi untuk menunjang kegiatan tersebut. Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh membuat penggunaan sepeda motor menjadi pilihan yang tidak memungkinkan bagi kelima anaknya, yang belum semuanya berusia 17 tahun.
“Terus kenapa dipakai itu, karena saya juga enggak punya mobil. Sepeda motor, anak saya itu enggak bisa pakai motor, karena belum 17 tahun,” jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak membebani anggaran kantor KPU Surabaya. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam klarifikasinya untuk meredakan kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan dana negara.
Pernyataan BPKAD Surabaya
Menariknya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Wiwiek Widayati, memberikan pernyataan yang berbeda. Ia memastikan bahwa kendaraan dengan nomor polisi L 1901 EP tersebut bukanlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Berdasarkan hasil pengecekan melalui database internal kami, kendaraan dengan nomor polisi tersebut bukan milik Pemkot Surabaya,” tegas Wiwiek. Pernyataan ini menimbulkan sedikit kebingungan, mengingat mobil tersebut teridentifikasi sebagai mobil dinas KPU Surabaya. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya perbedaan dalam pengelolaan aset antara KPU sebagai lembaga independen dan Pemkot Surabaya.
Wiwiek juga mengingatkan kembali mengenai aturan yang berlaku selama masa cuti bersama Lebaran. Ia menekankan bahwa ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik dan diwajibkan untuk memarkirkan kendaraan tersebut di lokasi yang telah ditentukan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara.
Permohonan Maaf dan Refleksi
Menyadari timbulnya kegaduhan di masyarakat akibat peristiwa ini, Subairi menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui bahwa tindakannya, meskipun didasari niat baik untuk memenuhi tanggung jawab keluarga, telah menimbulkan persepsi yang kurang baik dan menjadi sorotan publik. Permohonan maaf ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meredakan polemik yang terjadi.
Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh ASN mengenai pentingnya memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan fasilitas negara. Meskipun niatnya mungkin baik, namun kepatuhan terhadap aturan adalah hal yang mutlak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara harus selalu dijaga demi menjaga kepercayaan publik.
Penggunaan mobil dinas, sekecil apapun, perlu dipertimbangkan secara matang dampaknya. Klarifikasi yang diberikan oleh Subairi, meskipun menjelaskan alasannya, tetap menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai prosedur peminjaman kendaraan dinas di luar jam kerja atau untuk keperluan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas kedinasan. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPU Surabaya untuk memperjelas kembali aturan internal mengenai penggunaan aset mereka.
Kasus ini juga membuka ruang diskusi mengenai fleksibilitas aturan bagi ASN dalam situasi mendesak yang berkaitan dengan keluarga, namun tanpa mengabaikan prinsip penggunaan aset negara yang benar. Perlu ada keseimbangan antara kebutuhan pribadi yang mendesak dan kewajiban untuk patuh pada regulasi.
Pada akhirnya, polemik mobil dinas KPU Surabaya ini menjadi studi kasus yang menarik untuk dicermati. Ia menunjukkan bagaimana sebuah kejadian sederhana dapat memicu perdebatan luas mengenai etika, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab seorang pejabat publik. Harapannya, setelah klarifikasi dan permohonan maaf ini, seluruh pihak dapat mengambil pelajaran berharga dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga tentang menjaga marwah profesi sebagai pelayan masyarakat.















































