AYOOBATAM – Koalisi Rakyat Melawan bersama sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN Batam pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi ini digelar untuk mendesak keterbukaan informasi terkait pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan pada Senin, 12 Oktober 2026.
Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 13 Oktober 2026, Koalisi Rakyat Melawan memperkirakan sekitar 700 orang akan mengikuti aksi tersebut. Massa dijadwalkan berkumpul di kawasan Welcome to Batam (WtB) pukul 09.30 WIB sebelum bergerak menuju Kantor PLN Batam.
Koordinator Umum Koalisi Rakyat Melawan, Syamsun Yusuf, dalam surat pemberitahuan tersebut menyampaikan empat tuntutan utama, yakni meminta PLN Batam memberikan penjelasan transparan mengenai penyebab blackout, mendesak pemerintah pusat bersama Komisi XII DPR RI membentuk tim khusus untuk melakukan audit investigatif, meminta kepastian pasokan listrik domestik di tengah rencana ekspor listrik ke Singapura, serta mendesak pencopotan direktur PLN Batam yang bertanggung jawab atas aspek teknis dan operasional.
Koalisi secara khusus mempertanyakan informasi mengenai adanya hewan liar yang disebut mengganggu instalasi kelistrikan hingga memengaruhi pasokan listrik di sejumlah wilayah. Mereka meminta PLN Batam menjelaskan jenis hewan yang dimaksud dan bagaimana gangguan tersebut dapat berdampak terhadap sistem kelistrikan.
Bagi Koalisi Rakyat Melawan, penjelasan mengenai penyebab blackout harus disampaikan secara terbuka, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dinilai berhak mengetahui fakta di balik gangguan listrik yang berdampak pada aktivitas sehari-hari dan kegiatan usaha.
Syamsun Yusuf melalui surat tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan. Koalisi mendesak pemerintah pusat dan Komisi XII DPR RI turun tangan melalui audit investigatif untuk menelusuri penyebab gangguan sekaligus mengevaluasi keandalan infrastruktur kelistrikan.
Selain itu, koalisi meminta PLN Batam menjelaskan jaminan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat apabila rencana ekspor listrik ke Singapura direalisasikan. Penjelasan yang diminta mencakup skema pasokan, pengaturan kapasitas, keterkaitan jaringan, serta mekanisme perlindungan konsumen domestik.
Dalam surat pemberitahuan itu, koalisi turut menyinggung dugaan kolusi dan konflik kepentingan di jajaran direksi PLN Batam. Mereka mendesak agar dugaan tersebut diklarifikasi dan diperiksa oleh pihak berwenang, sekaligus meminta pencopotan direktur yang bertanggung jawab atas aspek teknis dan operasional.
Aksi direncanakan menggunakan sejumlah perangkat pendukung, seperti pengeras suara, bendera, kendaraan roda dua, dan mobil komando.
Melalui aksi tersebut, Koalisi Rakyat Melawan berharap PLN Batam memberikan penjelasan menyeluruh mengenai penyebab blackout dan pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan keandalan pasokan listrik di Kepulauan Riau.
Hingga berita ini disusun, aksi tersebut masih berupa rencana berdasarkan surat pemberitahuan koalisi. Konfirmasi dari PLN Batam mengenai penyebab blackout dan tuntutan yang disampaikan masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.















































