Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengambil tindakan tegas terhadap sebuah perusahaan yang mengelola resor di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tindakan tersebut dilakukan pada Jumat, 10 April 2026, dengan menghentikan sementara operasional resor tersebut.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, menyampaikan bahwa potensi alam laut di Pulau Maratua sangat luar biasa dan harus dilindungi serta dijaga kelestariannya. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan ekologis.
“Kami memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan di wilayah laut sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.
Moratorium ini dilakukan karena investor tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. Aturan ini menjadi salah satu syarat wajib bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan ruang laut.
Pung menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus tunduk pada aturan yang ada, termasuk bagi pihak asing. Ia menilai moratorium ini sebagai langkah strategis untuk menjaga masa depan sumber daya laut dan pesisir Indonesia.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, aktivitas perusahaan diduga melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut.
Aturan ini mewajibkan setiap orang yang memanfaatkan ruang laut memiliki dokumen PKKPRL. Selain itu, kegiatan wisata bahari di Pulau Maratua juga memerlukan perizinan berusaha wisata bahari dari KKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Selanjutnya, Kepolisian Khusus Kelautan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan pengenaan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.
Alasan Moratorium
Beberapa alasan utama di balik penghentian sementara operasional resor di Pulau Maratua adalah:
-
Tidak adanya dokumen PKKPRL
Investor belum memiliki izin resmi yang diperlukan untuk memanfaatkan ruang laut. Dokumen ini menjadi salah satu syarat wajib sebelum suatu proyek dapat dijalankan. -
Pelanggaran terhadap regulasi pemanfaatan ruang laut
Perusahaan diduga melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan. -
Kebutuhan pengawasan lebih ketat
Dengan status dan keistimewaan Pulau Maratua sebagai kawasan yang memiliki potensi alam laut yang luar biasa, pemerintah memastikan bahwa segala aktivitas di wilayah tersebut diawasi secara ketat.
Langkah Selanjutnya
Setelah penghentian sementara operasional, pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan telah melanggar aturan atau tidak. Jika terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini juga menjadi bentuk peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Laut
Pulau Maratua memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa semua aktivitas di wilayah tersebut dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi. Ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Dengan tindakan tegas seperti moratorium ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir Indonesia. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat.















































