Nasabah Koperasi Bhakti Makmur Jaya Mengeluhkan Dana Tabungan yang Tertahan
Sejumlah nasabah Koperasi Bhakti Makmur Jaya (BMJ) di Kendal, termasuk seorang pedagang soto dan ibu rumah tangga, melaporkan kesulitan dalam mengakses dana tabungan mereka. Kasus ini mencuat setelah pengurus koperasi diduga melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan total kerugian mencapai Rp10 miliar.
Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami laporan tersebut, yang juga menyeret nama seorang anggota DPRD Kendal sebagai bendahara sekaligus manajer yang diduga berperan dominan dalam operasional koperasi.
Pengalaman Seorang Pedagang Soto
Setelah lelah melayani pembeli sejak masa pensiun, T (56), seorang pedagang soto di Kendal, harus menghadapi kenyataan pahit uang hasil cucuran keringatnya hilang tanpa kepastian. Dana puluhan juta rupiah yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari setiap mangkuk soto yang terjual kini tertahan di Koperasi Bhakti Makmur Jaya, menyusul laporan dugaan penggelapan yang melibatkan oknum anggota DPRD.
T sudah mulai menabung sejak September 2025 dari hasil berjualan soto setelah pensiun bekerja. Setiap hari, T menyisihkan penghasilannya sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu untuk program tabungan hari raya. Selain itu, dia juga mengikuti deposito sebesar Rp20 juta. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki dapur rumahnya. Namun, saat hendak dicairkan menjelang Lebaran, dia justru tidak mendapatkan kepastian.
“Sudah ditunggu-tunggu untuk kebutuhan hari raya, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ungkapnya. T baru menyadari adanya masalah setelah melihat unggahan di media sosial terkait nasabah lain yang juga mengeluhkan hal serupa.
“Saya pikir aman, karena diambil setiap hari oleh marketing. Ternyata malah seperti ini,” imbuh dia.
Rencana Beli Sepeda Motor Terhambat
Harapan seorang ibu di Kabupaten Kendal untuk membelikan sepeda motor bagi anaknya yang hendak kuliah pupus. Dana tabungan yang disimpan di Koperasi Bhakti Makmur Jaya (BMJ) tak kunjung bisa dicairkan hingga kini, berujung pada laporan hukum di Polda Jawa Tengah.
Kasus itu dilaporkan dengan dugaan tindak pidana berupa pemalsuan surat, penggelapan, fitnah, hingga pencemaran nama baik. W (60), seorang ibu rumah tangga asal Boja, Kendal, mengaku awalnya hanya berniat menabung untuk kebutuhan anaknya. Dia bergabung menjadi anggota koperasi sejak akhir September 2025 setelah ditawari oleh marketing yang rutin mendatangi warung milik saudaranya.
Awalnya, W mengikuti program tabungan harian untuk kebutuhan hari raya. Namun, tak lama kemudian dia ditawari program deposito oleh seseorang berinisial A, yang disebut sebagai istri dari satu di antara pengurus koperasi. W sempat menolak tawaran deposito Rp100 juta karena keterbatasan dana. Namun, dia akhirnya menyetorkan Rp20 juta yang merupakan tabungan untuk membeli motor anaknya.
Dana itu kemudian ditambah menjadi Rp30 juta dengan harapan bisa dicairkan setelah tiga bulan. “Rencananya untuk beli motor anak saya, buat kuliah. Tapi sampai sekarang tidak bisa diambil,” kata W saat memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti proses pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jateng, Selasa (14/4/2026).
Alih-alih cair sesuai jatuh tempo pada Januari 2026, pihak koperasi justru meminta agar deposito diperpanjang hingga setelah Lebaran. Namun, hingga mendekati hari raya, dana tersebut tetap belum bisa dicairkan. W mengaku sempat berulang kali menghubungi pihak marketing dan pengelola, namun hanya mendapat jawaban bahwa pencairan masih “diusahakan”. Selain itu, dia mengaku komunikasi terakhirnya tak lagi direspons.
Akibatnya, rencana membeli motor untuk anaknya pun tertunda. Dia juga memilih tidak mengikuti aksi protes, namun berharap uangnya bisa kembali. “Saya tidak ikut demo, saya hanya minta hak saya dikembalikan,” pungkas dia.
Ketua Koperasi Laporkan Bendahara
Permasalahan itu kini telah masuk ke ranah hukum. Ketua Koperasi BMJ, Juhara Sulaeman, secara resmi melaporkan bendahara koperasi yang juga anggota DPRD Kendal, Mora Sandhy Purwandono, ke Polda Jawa Tengah. Laporan tersebut diajukan pada 1 April 2026 dengan nomor LP/B/71/IV/2026/SPKT/Polda Jateng.
Dalam laporan itu, pelapor menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen koperasi, serta polemik dana nasabah yang tak kunjung cair. Selain itu, laporan juga mencakup dugaan penggelapan, fitnah, dan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik di tubuh koperasi.
Kuasa hukum pelapor, Abdullah Zaini, menyebut pihaknya terus menindaklanjuti laporan tersebut dengan memenuhi panggilan penyidik serta menyerahkan bukti tambahan. “Kami dimintai sejumlah pertanyaan terkait kronologi dan pihak-pihak yang terlibat. Kami juga akan menghadirkan saksi-saksi kunci agar perkara ini semakin jelas,” ujar dia.
Dugaan Libatkan Anggota DPRD Kendal
Dalam perkara itu, Mora Sandhy Purwandono yang menjabat sebagai bendahara sekaligus manajer koperasi diduga memiliki peran dominan dalam operasional. Sementara itu, pelapor yang menjabat sebagai ketua koperasi disebut tidak mengetahui secara detail alur keuangan selama bertahun-tahun.
Kasus itu mulai mencuat setelah banyak nasabah kesulitan menarik dana sejak Maret 2025. Hingga kini, keberadaan Mora Sandhy Purwandono disebut belum diketahui secara pasti. Jumlah korban yang terdata mencapai puluhan orang, dengan nilai kerugian bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar.
Selain itu, ditemukan dugaan pemalsuan tanda tangan pada puluhan sertifikat simpanan berjangka milik anggota koperasi.
Tahap Awal Penanganan
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, telah membenarkan laporan tersebut telah diterima dan saat ini masih dalam tahap awal penanganan. “Laporan sudah diterima dan sedang dipelajari. Nantinya akan ditentukan direktorat mana yang menangani kasus ini,” ungkap Kombes Artanto, Kamis (9/4/2026).
Dia menegaskan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.















































