MEDAN, .CO – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo telah berakhir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo memutuskan tidak mengajukan kasasi atas putusan bebas yang diberikan kepada Amsal Christy Sitepu.
Putusan pengadilan tersebut kini memiliki kekuatan hukum tetap setelah tidak ada langkah hukum lanjutan dari pihak jaksa penuntut umum (JPU). Dengan demikian, Amsal tidak lagi terkena tuntutan hukum terkait perkara ini.
Soniady Drajat Sadarisman, Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Medan, menjelaskan bahwa hingga akhir masa pikir-pikir selama 7 hari, PN Medan belum menerima pengajuan kasasi dari Kejari Karo.
“Tidak ada pengajuan kasasi. Oleh karena itu, putusan bebas tersebut sudah inkrah,” ujar Soniady pada Jumat (10/4).
Sebelumnya, Amsal Christy Sitepu, yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan dalam sidang pada 1 April 2026. Majelis hakim yang diketuai oleh Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam kedua dakwaan, baik primer maupun subsider.
Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta yang dapat diganti dengan kurungan selama tiga bulan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp202,1 juta yang bisa diganti dengan satu tahun penjara.
Namun, majelis hakim menilai bahwa unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak terpenuhi. Akibatnya, putusan bebas tersebut dianggap sah dan resmi berlaku.
Beberapa hal penting yang muncul dari kasus ini antara lain:
- Proses hukum yang transparan: Putusan pengadilan dilakukan secara objektif tanpa intervensi pihak luar.
- Pemenuhan prosedur hukum: Kejaksaan memberikan waktu selama 7 hari untuk mengajukan kasasi, namun tidak ada tindakan lanjutan.
- Kepastian hukum: Setelah putusan inkrah, Amsal tidak lagi terkena tuntutan hukum terkait kasus ini.
Perkara ini juga menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek pemerintah daerah yang diduga disalahgunakan. Meskipun demikian, putusan pengadilan menunjukkan bahwa tuntutan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, kasus ini juga menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penegak hukum agar lebih teliti dalam menilai dugaan tindak pidana korupsi. Keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Dengan berakhirnya perkara ini, Amsal Christy Sitepu kini bebas sepenuhnya dari segala bentuk tuntutan hukum terkait proyek yang ia jalani. Namun, hal ini juga mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam skala besar harus diawasi dengan ketat untuk mencegah adanya indikasi penyimpangan.















































