bali.
JEMBRANA – Karier Briptu GYK di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya berakhir. Bintara Polri yang bertugas di Polres Jembrana, Bali, ini terkena hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan setelah tersandung kasus penggelapan yang mencoreng institusi kepolisian.
Sebelum bertugas di Polres Jembrana dan dipecat, Briptu GYK pernah dihukum demosi dari Polres Buleleng pada 2025. Upacara pemecatan dipimpin langsung Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (10/4) kemarin. Upacara pemecatan ditandai dengan pemberian tanda silang di foto wajah Briptu GKY oleh Kapolres Jembrana.
“Pemberhentian tidak dengan hormat ini sesuai keputusan Kapolda Bali. Hari ini kami laksanakan upacara PTDH tanpa kehadiran yang bersangkutan,” kata Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati.
Menurut AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, pemberian hukuman PTDH ini penting sebagai wujud nyata komitmen institusi Polri dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. “Hukuman ini memiliki arti khusus sebagai komitmen Polri untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Setiap pelanggaran, baik disiplin, kode etik maupun ketentuan lainnya akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati.
AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengatakan hukuman PTDH ini merupakan langkah yang tidak mudah, tetapi harus diambil demi menjaga maruah dan kehormatan institusi Polri. Dia juga mengingatkan seluruh personil Polres Jembrana agar peristiwa ini menjadi evaluasi bersama, sebagai bahan introspeksi diri untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan menjaga nama baik institusi.
Perwira menengah Polri ini juga memerintahkan pengawasan berjenjang oleh para pejabat satuan, serta mendorong pembinaan yang berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran. “Kepada seluruh pimpinan agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Lakukan langkah pencegahan dan berikan solusi permasalahan yang dihadapi anggota, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berulang,” tutur AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati.
Proses Pemecatan Briptu GYK
Proses pemecatan Briptu GYK dilakukan secara resmi dan terstruktur. Upacara pemecatan digelar di lokasi yang sudah ditentukan, yaitu di wilayah Negara, Kabupaten Jembrana. Seluruh prosesi dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas Polri.
- Dalam upacara tersebut, Kapolres Jembrana memberikan tanda silang di foto wajah Briptu GYK sebagai simbol dari pemberhentian tidak dengan hormat.
- Proses ini dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan, sehingga menunjukkan bahwa keputusan telah diambil secara objektif dan sesuai aturan.
- Sebelumnya, Briptu GYK pernah mendapatkan sanksi demosi dari Polres Buleleng pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya riwayat pelanggaran sebelumnya.
Komitmen Polri dalam Penegakan Hukum
Pemecatan Briptu GYK menjadi contoh nyata dari komitmen Polri dalam menjaga disiplin dan etika. Kapolres Jembrana menekankan bahwa setiap pelanggaran akan diperlakukan sama, tanpa ada pihak yang diistimewakan.
- Keputusan ini menunjukkan bahwa Polri tidak ragu dalam menegakkan hukum, bahkan jika pelanggarannya melibatkan anggota internal.
- Kepala kepolisian setempat juga mengimbau kepada seluruh anggota untuk belajar dari kasus ini dan menjadikannya sebagai evaluasi diri.
- Mereka diminta untuk lebih waspada dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Langkah-Langkah Pencegahan Pelanggaran
Selain melakukan pemecatan, Kapolres Jembrana juga menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran di masa depan. Hal ini dilakukan melalui pengawasan berjenjang dan pembinaan yang terus-menerus.
- Para pejabat satuan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap anggota bawahannya.
- Dalam hal ini, pihak pimpinan juga diminta untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi anggota, agar tidak terjadi pelanggaran berulang.
- Pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kualitas dan profesionalisme Polri.
Dengan langkah-langkah ini, Polri berupaya memastikan bahwa setiap anggotanya dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian.















































