Kebijakan Kerja Fleksibel ASN Sulbar: Efisiensi BBM dan Antisipasi Ekonomi
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menegaskan bahwa penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, tidak boleh disalahartikan sebagai momen liburan. Kebijakan ini, yang mengadopsi pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah setiap hari Jumat, merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah Provinsi Sulbar mulai mengimplementasikan kebijakan ini secara bertahap sembari menunggu petunjuk dan aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Diharapkan, kebijakan WFH ini dapat berkontribusi dalam menghemat konsumsi BBM, sekaligus meminimalkan potensi kelangkaan yang mungkin timbul akibat dampak perang global yang sedang berlangsung.
“Untuk saat ini, Sulawesi Barat belum ada informasi akan terjadinya kenaikan harga bahan pokok, karena pemerintah pusat melakukan subsidi melalui APBN. Semoga perang ini tidak berlangsung lama sehingga kenaikan harga pangan tidak terjadi,” ujar Gubernur Suhardi Duka saat memimpin apel besar di halaman Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, pada Senin, 1 April 2026.
Secara rinci, kebijakan WFH ini menetapkan hari kerja efektif ASN dari Senin hingga Kamis di kantor, sementara hari Jumat dikhususkan untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain (Work From Anywhere – WFA).
“Hari libur itu, ibu-ibu yang PNS bisa digunakan untuk membuat kue lalu dijual untuk menambah keuangan di kondisi ekonomi sulit saat ini,” tambah Gubernur Suhardi Duka, memberikan saran kreatif kepada para ASN wanita untuk memanfaatkan waktu luang mereka.
Gubernur Suhardi Duka juga mengimbau seluruh masyarakat, tidak hanya ASN, untuk mulai menerapkan prinsip penghematan dalam konsumsi BBM. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi global yang cenderung tidak menentu dan berpotensi mempengaruhi pasokan serta harga energi.
Apel besar yang diselenggarakan tersebut ditutup dengan kegiatan Halal Bihalal, sebuah tradisi yang mempererat tali silaturahmi. Para peserta apel secara bergantian bersalaman dengan Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang kental.
Rincian Kebijakan WFH dan WFA ASN Sulbar
Penerapan kebijakan kerja fleksibel ini tertuang dalam dua Surat Edaran (SE) Gubernur: SE Gubernur Nomor 19 Tahun 2026 dan SE Gubernur Nomor 21 Tahun 2026. Kedua surat edaran tersebut secara spesifik mengatur implementasi WFH dan WFA yang dimulai pada hari Jumat di pekan pertama April 2026.
Sistem kerja fleksibel ini memungkinkan para ASN untuk menjalankan tugas kedinasan mereka dari rumah atau lokasi lain yang dianggap kondusif, dengan tetap berada di bawah pengawasan yang ketat.
- Sistem Absensi:
Untuk memastikan akuntabilitas, sistem presensi atau absensi akan dilakukan melalui aplikasi Fleksi.- Absensi masuk dijadwalkan antara pukul 07:00 hingga 08:00 WITA.
- Absensi pulang dijadwalkan antara pukul 16:30 hingga 18:00 WITA.
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan WFA/WFH pada hari Jumat ini, sebagaimana diatur dalam SE Gubernur Nomor 19 Tahun 2026, secara khusus berlaku bagi ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kebijakan Khusus untuk PPPK dan ASN Paruh Waktu
Sementara itu, ASN yang memiliki status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN paruh waktu mendapatkan perlakuan kebijakan yang berbeda. Mereka telah diberlakukan kebijakan WFH secara penuh selama periode dua bulan, yang berlangsung hingga Mei 2026.
- PPPK (Penuh Waktu dan Paruh Waktu):
Bagi seluruh ASN dengan status PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, diterapkan pola kerja Work From Home (WFH) secara penuh.- Periode penerapan WFH penuh ini dimulai sejak 16 Maret 2026 dan akan berakhir pada 16 Mei 2026.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kerja sekaligus menjaga produktivitas, serta menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam beradaptasi dengan tantangan ekonomi dan global saat ini.















































