AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan pembenahan demi menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, BP Batam kini menggandeng langsung para pelaku usaha untuk merancang sistem perizinan yang lebih sederhana, efisien, dan transparan.
Tiga deputi BP Batam menggelar forum diskusi bersama investor dan pelaku industri di Ruang Balairungsari BP Batam pada Selasa (3/6/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi awal rencana Simplifikasi Perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Forum ini dipimpin oleh Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis, Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto, serta Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad.
“Target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 adalah 8%, dan untuk Batam ditargetkan lebih tinggi, yakni 10%. Untuk itu, kami aktif mengidentifikasi kendala investasi langsung dari lapangan dan merancang solusi konkrit,” ujar Fary Francis.
Menurut Fary, kolaborasi langsung dengan pelaku usaha menjadi kunci agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Beberapa langkah strategis yang tengah disusun antara lain:
- Penghapusan kewajiban Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan,
- Penarikan kewenangan sejumlah perizinan dari kementerian/lembaga (K/L) ke BP Batam,
- Pengembangan Dashboard Pengaduan Real Time untuk pelaku usaha,
- Integrasi layanan One Stop Service antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Deputi Infrastruktur Mouris Limanto menyoroti lamanya proses perizinan lahan yang selama ini mencapai sekitar 70 hari.
Lewat penyederhanaan ini, durasi tersebut ditargetkan dapat dipangkas secara signifikan.
“Hasil kajian kami menunjukkan, proses pematangan lahan yang tidak berlanjut ke pengalokasian justru menyebabkan lahan terbuka (gundul) dan memperparah potensi banjir. Maka dari itu, proses ini perlu direformasi,” jelas Mouris.
Ia menambahkan, BP Batam kini membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar skema simplifikasi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Respons positif datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan.
Ia menyebut upaya menarik kewenangan perizinan dari K/L ke BP Batam sebagai terobosan luar biasa.
“Kami pelaku usaha siap mendukung penuh. Yang kami butuhkan adalah kepastian dan kejelasan timeline perizinan. Ini sangat penting agar sektor industri terus menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Batam,” tegas Robinson.
Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Batam, Kepolisian Daerah Kepri, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, serta pimpinan asosiasi industri lainnya.
Sinergi antara regulator dan pelaku usaha ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, mudah, dan transparan di Batam.















































