Penjelasan Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap seluruh tahapan pelaksanaan haji agar berlangsung sukses dan memberikan kenyamanan kepada jemaah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, Lc. MH, CPLA, CHRIM, saat meninjau asrama haji Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (30/3/2026).
Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa Inspektorat memiliki mandat dari undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan haji dan umrah. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin pelaksanaan haji ke depan lebih baik dari sebelumnya, dan institusi Kementerian Haji dan Umrah harus penuh dengan integeritas dan kompetensi.
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah besar negara yang menyangkut kehormatan bangsa, kepercayaan umat, serta wibawa Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu, penurunan semua aspek yang terkait dengan layanan haji akan diawasi serius oleh Inspektorat Jenderal, termasuk kinerja panitia, petugas, dan tim yang diamanahkan melaksanakan layanan haji dan umrah.
“Pengawasan dilakukan pada semua aspek layanan baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri di Arab Saudi, yang mencakup semua jenis layanan yang diberikan kepada jemaah haji,” ujar alumni Lemhannas RI tersebut.
Pengawasan di Dalam Negeri dan Luar Negeri
Ruang lingkup pengawasan di dalam negeri mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan layanan, termasuk yang dilakukan di asrama haji. Asrama haji sebagai gerbang awal keberangkatan jemaah berperan penting dalam mensukseskan ibadah haji, oleh karena itu menjadi atensi dalam mengawasi agar semua berjalan sesuai rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sementara itu, aspek pengawasan di luar negeri mencakup semua layanan di Arab Saudi, yaitu transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Untuk itu, Mulyadi Nurdin mengharapkan semua pihak yang terlibat harus komitmen untuk mensukseskan haji dan memberikan layanan terbaik bagi jemaah.
Ia juga mengutip penjelasan Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, bahwa Pemerintah tidak memberikan toleransi atau zero tolerance terhadap manipulasi, penyelewengan dan penyalahgunaan. Petugas jangan terkesan nebeng haji, tetapi harus serius dan sungguh-sungguh dalam melayani jemaah.
Kesiapan Petugas Haji
Selain itu, Inspektur Wilayah III, Mulyadi Nurdin juga memantau kesiapan petugas haji dalam memberikan layanan kepada jemaah. Menurutnya, petugas haji adalah ujung tombak dan perpanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan layanan langsung kepada jemaah selama operasional haji.
“Semua harus berkomitmen dan bekerja dengan sungguh-sungguh, petugas haji harus bekerja dalam satu komando, satu tim, serta mengesampingkan ego sektoral,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh persiapan harus dilakukan dengan serius tidak boleh main-main, petugas dan jemaah haji adalah cerminan bangsa Indonesia di Arab Saudi. Ia mengharapkan pelaksanaan haji tahun ini berlangsung lancar, aman, nyaman, tertib, mabrur, dan tidak meninggalkan masalah.















































