JAKARTA — Stabilitas ekonomi Indonesia saat ini dinilai tetap terjaga, terlihat dari tingkat inflasi yang rendah dan defisit anggaran yang berada dalam batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini jauh lebih baik dibandingkan masa krisis pada tahun 1997/1998.
Pengamat ekonomi Dr. Surya Vandiantara menyampaikan bahwa inflasi menjadi salah satu indikator penting untuk melihat keadaan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada masa krisis ekonomi 1998 yang mencapai 77,63 persen. “Perbedaannya sangat signifikan, mencapai lebih dari 70 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini relatif stabil,” ujar Surya.
Selain inflasi, ia juga memperhatikan posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada kuartal I 2026 mencapai Rp 240,1 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih dalam kategori aman dan tidak menunjukkan adanya tekanan fiskal yang berlebihan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas defisit APBN ditetapkan maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, realisasi defisit berada di kisaran 0,93 persen terhadap PDB. “Artinya, ruang fiskal masih cukup terjaga dan belum melewati ambang batas yang ditentukan,” jelasnya.
Surya menilai bahwa dalam konteks ekonomi, defisit justru dapat berperan sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, terutama melalui belanja negara yang bersifat produktif. Menurutnya, strategi fiskal yang bersifat kontra-siklus diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah dinamika global. “Defisit tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, ini justru menjadi alat untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas tersebut berpotensi memperbesar penerimaan negara, sehingga dapat menutup defisit yang terjadi. Ke depan, Surya berpandangan bahwa penentuan batas defisit sebaiknya tidak semata-mata berbasis persentase terhadap PDB, melainkan mempertimbangkan kelayakan dan potensi ekonomi dari program yang dijalankan pemerintah. “Jika sebuah program memiliki dampak ekonomi yang besar dan mampu meningkatkan penerimaan negara, maka ruang defisit bisa lebih fleksibel,” ujarnya.
Beberapa Aspek Penting dalam Evaluasi Kondisi Ekonomi
-
Stabilitas Inflasi
Tingkat inflasi yang rendah menjadi indikator utama stabilitas ekonomi. Angka 3,48 persen pada Maret 2026 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak menghadapi tekanan yang signifikan. Perbandingan dengan inflasi pada krisis 1998 yang mencapai 77,63 persen menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Hal ini menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia kini lebih kuat dan mampu menahan tekanan inflasi. -
Defisit APBN dalam Batas Aman
Defisit APBN pada kuartal I 2026 mencapai Rp 240,1 triliun. Meskipun ada defisit, angka ini masih berada dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB. Realisasi saat ini hanya sebesar 0,93 persen terhadap PDB, yang menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan kebijakan ekonomi tanpa risiko yang berlebihan. -
Fungsi Defisit sebagai Alat Kebijakan
Defisit bukan selalu menjadi tanda negatif. Dalam situasi tertentu, defisit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif. Strategi fiskal kontra-siklus diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan, terutama di tengah ketidakpastian global. -
Keseimbangan Antara Defisit dan Pertumbuhan
Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari kebijakan fiskal dapat meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, defisit yang terjadi dapat diminimalkan atau bahkan tertutupi oleh peningkatan pendapatan negara. -
Pertimbangan dalam Penentuan Batas Defisit
Surya menyarankan agar penentuan batas defisit tidak hanya didasarkan pada persentase terhadap PDB, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan dan potensi ekonomi dari program yang dijalankan pemerintah. Jika suatu program memiliki dampak ekonomi yang signifikan, maka ruang defisit bisa lebih fleksibel.















































