Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia dinilai masih berada dalam koridor yang wajar. Fenomena ini merupakan respons logis terhadap dinamika pasar global, terutama yang dipicu oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan yang meningkat antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah memberikan dampak signifikan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, yang pada gilirannya memengaruhi harga BBM non-subsidi di pasar domestik.
Analisis Ekonom Terhadap Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi
Seorang ekonom dari Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, menjelaskan bahwa skema penetapan harga BBM non-subsidi memang dirancang untuk mengikuti pergerakan harga pasar internasional. Oleh karena itu, setiap lonjakan harga minyak mentah dunia secara alamiah akan berimbas pada penyesuaian harga BBM yang tidak disubsidi. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak global.
Dalam periode dari Februari hingga Maret 2026, beberapa jenis BBM non-subsidi telah mengalami penyesuaian harga. Pertamax, misalnya, mengalami kenaikan dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter. Pertamax Green (dengan Research Octane Number/RON 95) juga mengalami kenaikan dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo yang memiliki oktan lebih tinggi, naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.
Untuk jenis bahan bakar diesel non-subsidi, Dexlite mengalami kenaikan dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter. Jenis solar non-subsidi yang lebih premium, Pertamina Dex, juga mengalami kenaikan dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Perbandingan Harga: BBM Non-Subsidi vs. BBM Bersubsidi
Penting untuk dicatat bahwa BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, masih dipertahankan pada harga yang stabil. Pertalite masih dijual di angka Rp10.000 per liter, sementara Solar bersubsidi tetap pada Rp6.800 per liter. Perbedaan harga yang signifikan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, serta menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Proyeksi Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi
Wisnu Wibowo memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi masih akan berada dalam kisaran yang moderat. Ia memprediksi bahwa kenaikan tersebut tidak akan melebihi 10 persen, dengan perkiraan berada di antara 5 hingga 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penyesuaian harga masih dalam batas toleransi pasar dan tidak akan menimbulkan gejolak ekonomi yang signifikan.
Mekanisme Penetapan Harga BBM Non-Subsidi
Mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi memang dirancang untuk bersifat dinamis dan responsif terhadap kondisi pasar. Badan usaha memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual eceran BBM non-subsidi, namun tetap wajib melaporkannya kepada pemerintah. Mekanisme ini bertujuan agar harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya kelompok mampu, untuk mengonsumsi energi secara lebih rasional.
Penentuan harga ini mengacu pada beberapa acuan utama, antara lain Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus, yang merupakan referensi harga komoditas global. Selain itu, formula penetapan harga juga diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Formula ini mempertimbangkan berbagai variabel, termasuk harga acuan minyak, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, serta komponen pajak yang berlaku. Mengingat sifat variabel harga acuan dan kurs yang sangat dinamis, penyesuaian harga di tingkat eceran menjadi suatu hal yang wajar terjadi.
Dampak Geopolitik Terhadap Fiskal Negara
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka 100 dolar AS per barel memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keuangan negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah dunia diproyeksikan dapat menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,7 triliun. Namun, meskipun ada tekanan fiskal, pemerintah diperkirakan tidak akan terburu-buru untuk menaikkan harga BBM secara luas, terutama untuk jenis BBM bersubsidi. Penyesuaian harga BBM bersubsidi akan menjadi opsi terakhir yang dipertimbangkan apabila tekanan fiskal semakin meningkat dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.
Perbandingan Harga BBM di Kawasan Asia Tenggara
Kondisi Indonesia ini juga menarik untuk dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sejak akhir Februari 2026, beberapa negara di kawasan ini juga mulai menerapkan kenaikan harga BBM. Negara-negara yang menganut mekanisme pasar penuh, seperti Thailand dan Vietnam, dilaporkan mengalami kenaikan harga yang lebih tajam, terutama pada jenis solar yang sangat erat kaitannya dengan sektor logistik dan industri.
Sementara itu, Malaysia, yang masih memberikan subsidi dalam jumlah yang relatif besar, mampu menahan kenaikan harga BBM. Di sisi lain, Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan ini karena tidak menerapkan subsidi bahan bakar dan justru memberlakukan pajak energi yang tinggi.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global harga energi tergolong relatif stabil. Kenaikan harga pada BBM non-subsidi masih dalam batas moderat, sementara BBM bersubsidi, khususnya solar, terus berperan sebagai bantalan utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.















































