Pembaruan Kebijakan Ekonomi Kreatif: Menyongsong Era Digital dengan Subsektor Baru
Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah giat merancang pembaruan kebijakan strategis sektor ekonomi kreatif. Inisiatif ini terwujud dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045. Salah satu terobosan utama yang diusulkan adalah penambahan sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang akan mengakomodasi pesatnya perkembangan teknologi dan tren industri terkini.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengonfirmasi bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk memperluas cakupan subsektor. “Sudah diperintahkan Presiden untuk ditambah subsektor nanti, yaitu teknologi baru seperti AI, blockchain, internet of things, web3, big data, hingga cybersecurity,” ujar Riefky dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (27/3).
Penambahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap lanskap digital yang terus berubah, di mana teknologi baru menjadi penggerak utama inovasi dan penciptaan nilai ekonomi. Selain teknologi, Riefky juga mengindikasikan bahwa subsektor lain yang akan diatur dalam Perpres baru mencakup konten digital, kreator konten, voice over (sulih suara), serta modifikasi otomotif. Ia menilai bahwa sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan kreativitas yang luar biasa dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk terus digali.
Evolusi Subsektor Ekonomi Kreatif: Dari 17 Menjadi Lebih Luas
Selama ini, acuan subsektor ekonomi kreatif yang diakui secara resmi hanya berjumlah 17. Daftar tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018. Ke-17 subsektor tersebut terbagi dalam beberapa bidang utama:
-
Bidang Kreativitas Budaya:
- Kuliner
- Kriya
- Fesyen
- Seni Rupa
- Seni Pertunjukan
-
Bidang Kreativitas Desain:
- Arsitektur
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Modifikasi Otomotif
-
Bidang Kreativitas Digital & Teknologi:
- Game
- Aplikasi
-
Bidang Kreativitas Media:
- Film, Animasi, & Video
- Periklanan
- Televisi & Radio
- Musik
- Penerbitan
- Fotografi
Dengan adanya RPerpres Rindekraf yang baru, daftar ini akan diperkaya dengan subsektor-subsektor yang relevan dengan perkembangan zaman. Subsektor tambahan yang direncanakan meliputi:
-
Teknologi Baru:
- Artificial Intelligence (AI)
- Blockchain
- Internet of Things (IoT)
- Web3
- Big Data
- Cybersecurity
-
Konten & Kreator:
- Konten Digital
- Kreator Konten
- Voice Over (Sulih Suara)
Penambahan ini bukan hanya sekadar perluasan daftar, melainkan sebuah pengakuan atas dinamika dan kontribusi signifikan dari sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian nasional.
Rindekraf 2026–2045: Panduan Strategis Jangka Panjang
Perpres yang sedang disusun ini akan memiliki peran krusial sebagai panduan strategis jangka panjang. Dokumen ini tidak hanya akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga bagi seluruh ekosistem pelaku ekonomi kreatif. Pendekatan yang diusung dalam Rindekraf adalah people-centered, yang menempatkan para pelaku ekonomi kreatif sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.
Strategi yang dirancang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program, mulai dari riset, pendidikan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual dan komersialisasi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan daya saing usaha kreatif agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di kancah global.
Aspek pemerataan ekosistem ekonomi kreatif ke berbagai daerah juga menjadi prioritas. Salah satu pendekatan yang akan diterapkan adalah SPARK (Strengthen, Promote, Amplify, Remarkable) untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga merata ke seluruh penjuru negeri.
Harmonisasi dengan Pembangunan Nasional
Penyusunan Rindekraf ini juga dirancang agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam dokumen RPJMN tersebut, telah diidentifikasi tujuh sektor ekonomi kreatif yang menjadi prioritas nasional untuk dikembangkan. Sektor-sektor prioritas tersebut meliputi:
- Kuliner
- Kriya
- Fesyen
- Game
- Aplikasi
- Film
- Musik
Meskipun demikian, pemerintah menekankan bahwa pengembangan ekonomi kreatif akan selalu mempertimbangkan potensi khas dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini penting agar implementasi kebijakan dapat lebih adaptif, relevan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.















































