TEBINGTINGGI – Seorang warga merasa tidak nyaman saat melakukan aktivitas belanja di Pajak Inpres Kota Tebingtinggi, Sabtu (18/4) sekitar pukul 07.00 WIB. Ia mengungkapkan bahwa ia memarkirkan sepeda motornya sendiri di depan lapak penjual telur yang biasa dikunjunginya tanpa bantuan dari juru parkir. Setelah selesai berbelanja, ia kembali ke kendaraannya untuk pulang. Namun, saat akan menyalakan mesin sepeda motor, ia dihampiri oleh seorang juru parkir yang meminta uang parkir.
Warga tersebut menolak membayar karena ia sendiri mencari tempat parkir dan tidak menerima bantuan apa pun dari juru parkir. Penolakan ini justru memicu reaksi tidak sopan dari oknum juru parkir. Menurut pengakuannya, juru parkir tersebut melontarkan kata-kata kasar dengan memaki dirinya.
Merasa tidak terima, warga tersebut sempat menegur dan terjadi cekcok singkat antara keduanya sebelum akhirnya memilih pergi meninggalkan lokasi. Namun, situasi tidak berakhir di sana. Warga tersebut kembali lagi ke lokasi dengan maksud mengambil foto sebagai bukti. Juru parkir itu justru menantang dengan mengatakan tidak takut jika dirinya diviralkan.
Situasi semakin memburuk, sehingga warga tersebut memilih pergi tanpa melanjutkan perdebatan. Ia kemudian menyampaikan keluhannya sebagai bentuk pertanyaan terhadap pelayanan juru parkir di lapangan.
Menurutnya, tindakan juru parkir yang meminta uang tanpa memberikan pelayanan, serta bersikap kasar kepada masyarakat, tidak mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang seharusnya dijalankan. Ia juga mempertanyakan apakah memang dibenarkan bagi juru parkir untuk tetap meminta bayaran meskipun tidak memberikan bantuan, serta bagaimana tindakan tegas dari dinas terkait terhadap perilaku seperti itu.
Dalam responsnya, Kepala Dinas Perhubungan Bernard Hutapea menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan menurunkan UPTD Parkir ke lokasi untuk memberikan teguran kepada juru parkir yang bersangkutan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan dan memastikan akan menindaklanjuti pelayanan jukir yang dikeluhkan masyarakat.
Tindakan yang Dilakukan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik, termasuk jasa parkir, dilaksanakan secara profesional dan adil. Berdasarkan laporan yang diterima, langkah-langkah berikut dapat diambil:
-
Pemeriksaan dan Evaluasi
Petugas parkir yang diduga melakukan pelanggaran akan diperiksa secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah tindakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. -
Pembinaan dan Pelatihan
Juru parkir yang terbukti bersikap tidak sopan atau tidak menjalankan tugas dengan baik akan diberikan pembinaan dan pelatihan agar lebih memahami tanggung jawab dan etika dalam bekerja. -
Penegakan Hukum
Jika ditemukan adanya pelanggaran yang berulang, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang. -
Peningkatan Pengawasan
Pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap petugas parkir agar dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat
Selain tindakan dari pihak berwenang, kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kualitas layanan publik. Masyarakat dapat menjadi agen perubahan dengan:
-
Melaporkan Pelanggaran
Jika menemui tindakan tidak sesuai, masyarakat disarankan untuk melaporkannya langsung kepada instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. -
Menggunakan Hak Asasi
Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh layanan yang baik dan adil. Jika merasa dirugikan, mereka dapat mengambil langkah hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. -
Berpartisipasi dalam Pengawasan
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan layanan publik dapat membantu pemerintah dalam memastikan kualitas pelayanan yang diberikan.
Kesimpulan
Insiden yang terjadi di Pajak Inpres Kota Tebingtinggi menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan layanan parkir yang profesional. Dengan tindakan tegas dari pihak berwenang dan kesadaran masyarakat, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang lagi.















































