Defisit Anggaran di Kota Bontang Mengancam Stabilitas Fiskal
Defisit anggaran yang terjadi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semakin mengkhawatirkan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada sektor pemerintahan, tetapi juga menyebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah setempat kini harus mencari solusi yang tepat agar dapat menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Hingga pertengahan April 2026, Bontang mengalami kekurangan keuangan daerah yang cukup besar. Dari beberapa kegiatan belanja yang dibatalkan, hanya mampu menutupi sekitar Rp50 miliar. Sementara itu, masih ada kekurangan hingga Rp100 miliar yang belum teratasi.
Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa proses penyelesaian defisit anggaran sedang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka sedang menelaah program atau kegiatan yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran daerah.
Beberapa program sudah lebih dulu dihentikan sebagai langkah awal efisiensi, antara lain:
* Proyek multiyears Waduk Kanaan
* Rencana pembelian mess di Jakarta
* Pemasangan ACP Kantor Walikota
* Pembangunan lapangan mini soccer
* Pembatasan perjalanan dinas
Neni menegaskan bahwa pemangkasan anggaran masih terbuka, termasuk pada sektor infrastruktur. Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah menghadapi pilihan sulit dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengganggu program prioritas.
Layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi garis merah yang tidak akan disentuh oleh kebijakan efisiensi. “Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan kami ganggu,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bontang masih berharap ada tambahan ruang fiskal dari sumber lain, seperti sisa hasil lelang kegiatan maupun dana transfer pusat yang belum disalurkan. Hal ini diharapkan bisa membantu mengurangi tekanan anggaran.
Disisi lain, persoalan serupa juga mulai terlihat untuk tahun berikutnya. Ia memperkirakan APBD Bontang 2027 akan lebih suram. Hanya sekitar Rp1,5 triliun, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp650 miliar atau sekitar 45 persen dari total anggaran. Angka tersebut melampaui batas maksimal 30 persen sesuai aturan pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bontang mengusulkan perubahan skema penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Salah satu opsi yang dikaji adalah memindahkan TPP ke dalam pos belanja barang dan jasa. Namun, ia mengingatkan bahwa opsi ini bukan tanpa konsekuensi. Pengalihan TPP berpotensi mengurangi alokasi untuk program pengadaan barang dan jasa.
“Ini sedang kami siapkan dengan pertimbangan yang matang,” pungkasnya.















































