AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan Batam hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di Kota Batam.
Keputusan tersebut merupakan arahan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari pelaku usaha serta pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan perdagangan internasional.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan berarti menghentikan upaya modernisasi layanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar implementasi kebijakan tarif ke depan dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa.
“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional,” ujar Fary di Marketing Center BP Batam, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, momentum pertumbuhan investasi Batam yang saat ini sedang positif harus terus dijaga. Daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh lokasi strategis, insentif fiskal, maupun kemudahan perizinan, tetapi juga oleh kepastian dan efisiensi biaya logistik.
Fary menjelaskan, biaya logistik menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Beban yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya berasal dari tarif resmi pelabuhan, tetapi juga mencakup biaya terminal, jasa forwarding, transportasi darat, pengurusan dokumen, penyimpanan barang, hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.
“Fokus kami bukan hanya melihat besaran tarif resmi, tetapi juga memastikan seluruh struktur biaya logistik dari hulu hingga hilir berjalan secara efisien dan tidak menimbulkan beban tersembunyi yang memberatkan pengguna jasa,” jelasnya.
Kebijakan penundaan tersebut mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai langkah BP Batam menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi pelaku usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
“Penundaan ini menjadi angin segar bagi dunia usaha. Di tengah tekanan akibat fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, dan biaya energi, kebijakan ini dapat membantu menjaga efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing Batam,” kata Rafki.
Ke depan, BP Batam berkomitmen memperkuat komunikasi dan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator terminal, asosiasi usaha, perusahaan forwarder, serta pengguna jasa pelabuhan.
Evaluasi terhadap kebijakan tarif akan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dikaitkan dengan standar pelayanan minimal (service level agreement) yang terukur.
“Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang semakin maju, kompetitif, dan ramah investasi. Pelabuhan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” pungkas Fary.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan Denny Tondano, serta jajaran terkait lainnya.















































