AYOOBATAM.COM – BP Batam menegaskan tidak anti terhadap kritik dari media. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara profesional dan berbasis fakta dinilai penting sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus bahan evaluasi pemerintah.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan komitmen tersebut sejalan dengan semangat Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang terus mendorong komunikasi terbuka dengan para pemimpin redaksi dan insan pers di Batam.
Menurut Ariastuty, komunikasi antara pemerintah dan media perlu dibangun secara sehat, profesional, dan saling menghormati. Silaturahmi dengan insan pers bukan dimaksudkan untuk membatasi pemberitaan maupun kritik terhadap pemerintah.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ujar Ariastuty.
Ia menegaskan, BP Batam menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kritik yang konstruktif bahkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kebijakan maupun program pembangunan.
Namun, di sisi lain, BP Batam mengingatkan agar kritik dan pemberitaan tetap disusun berdasarkan prinsip jurnalistik. Akurasi, verifikasi, konfirmasi, data, dan keberimbangan dinilai menjadi bagian penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” katanya.
Ariastuty juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi kepada media. Karena itu, apabila terdapat informasi yang belum lengkap atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, media dipersilakan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan keterangan.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu mencegah munculnya pemberitaan yang hanya berangkat dari satu sisi. Pemerintah dapat menjelaskan kebijakan dan program yang dijalankan, sementara media dapat menyampaikan persoalan serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat,” lanjut Ariastuty.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kemitraan antara BP Batam dan media bukan berarti pemerintah menginginkan pemberitaan yang selalu bernada positif. BP Batam justru membutuhkan pers yang independen, kritis, dan profesional.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.
Ariastuty berharap komunikasi yang semakin terbuka antara BP Batam dan media dapat menciptakan ekosistem informasi publik yang lebih sehat. Pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, sementara media menjalankan fungsi jurnalistiknya secara independen dengan tetap berpegang pada fakta.
Dengan demikian, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pembangunan Batam secara lebih utuh, akurat, dan berimbang.















































