AYOOBATAM.COM – Maraknya aksi pencurian aset publik dan vandalisme di Kota Batam mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Polda Kepulauan Riau dan pelaku usaha besi tua (scrap) mengambil langkah tegas. Ketiga pihak menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Penadahan dan Perdagangan Barang Hasil Tindak Pidana di Aula Polresta Barelang, Senin (15/6/2026).
Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memutus mata rantai pencurian dan vandalisme yang selama ini merugikan masyarakat, mengganggu keamanan lingkungan, serta mengancam keberlangsungan aset dan fasilitas publik.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa perlindungan terhadap fasilitas umum tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha scrap.
Menurutnya, aksi vandalisme tidak hanya menyebabkan kerusakan aset negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan, menghambat aktivitas masyarakat, membebani anggaran perbaikan, hingga berdampak pada citra serta iklim investasi Kota Batam.
“ Kami meminta komitmen para pelaku usaha besi tua untuk bersama-sama mengawal agar vandalisme tidak kembali terjadi. Jika kita bersatu menjaga Batam, maka kota ini akan semakin maju dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujar Amsakar.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berintegritas.
Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak menerima ataupun memperjualbelikan barang yang diduga berasal dari tindak pidana.
“Pelaku usaha memiliki peran penting dengan tidak menerima maupun memperdagangkan barang hasil kejahatan. Mari kita bersama-sama menjaga Kota Batam yang kita cintai ini,” tegas Li Claudia.
Melalui pakta integritas tersebut, para pelaku usaha scrap menyatakan kesediaan untuk tidak membeli, menerima, menyimpan, mengolah, maupun memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Mereka juga mendukung upaya pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum, dan siap menerima sanksi sesuai ketentuan apabila terbukti melanggar.
Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan pencurian tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga harus menutup ruang bagi praktik penadahan yang menjadi tujuan akhir dari tindak kejahatan tersebut.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha scrap untuk lebih berhati-hati dan melakukan identifikasi terhadap penjual, termasuk memeriksa identitas serta asal-usul barang yang diterima agar tidak terlibat dalam peredaran barang hasil tindak pidana,” kata Asep.
Ia juga menyoroti meningkatnya kasus vandalisme terhadap objek vital dan fasilitas umum, mulai dari pencurian kabel lampu lalu lintas, kabel telekomunikasi, kabel perusahaan, hingga kasus pencurian besi penutup drainase di kawasan Underpass Pelita yang sempat menjadi perhatian publik.
“Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian bersama. Seluruh pelaku akan kami usut tuntas tanpa toleransi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah menangani 10 kasus pencurian fasilitas umum dengan total 18 tersangka pelaku dan tiga penadah yang berhasil diamankan.
Termasuk di antaranya pelaku pencurian besi atau yang dikenal dengan sebutan “rayap besi” yang beraksi di Underpass Pelita dan kini telah diamankan oleh kepolisian.
Menurut Anggoro, pelaku pencurian dapat dijerat Pasal 477 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp500 juta. Sementara pelaku penadahan dapat dikenakan Pasal 591 KUHP Baru dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun serta denda hingga Rp500 juta.
“Dengan komitmen bersama ini, ruang gerak pelaku kejahatan akan semakin sempit karena tidak ada lagi pasar bagi barang hasil tindak pidana. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha menjadi kunci menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
BP Batam turut mengapresiasi dukungan masyarakat yang aktif memberikan informasi serta respons cepat dari jajaran kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus pencurian aset publik.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, BP Batam berharap upaya menjaga aset negara, fasilitas umum, serta objek vital dapat berjalan lebih efektif sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Batam.















































