AYOOBATAM.COM – Pemerintah resmi mengalihkan seluruh kewenangan perizinan reklamasi dan 16 sektor strategis lainnya di Batam kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, yang menjadi tonggak penting reformasi birokrasi dan investasi di kawasan strategis tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak lagi memiliki peran dalam proses pemberian izin reklamasi di wilayah Batam.
“Sejak PP 25 diberlakukan, semua kewenangan diserahkan penuh ke BP Batam. Ini langkah besar untuk memberikan kepastian hukum bagi investor,” kata Ansar, Kamis (10/7) lalu.
Ansar juga mengungkap bahwa usulan pelimpahan kewenangan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dua bulan lalu.
Menurutnya, penyatuan proses perizinan di satu pintu akan mempercepat laju pembangunan dan menghilangkan praktik birokrasi berbelit.
“Kalau ingin Batam berkembang pesat, semua proses izin pusat dan provinsi harus disatukan. BP Batam kini benar-benar menjadi ‘one stop service’ yang sesungguhnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa 16 sektor yang kini di bawah kewenangan BP Batam mencakup berbagai bidang strategis seperti pertanian, kehutanan, peternakan, kelautan, hingga pertambangan.
“Seluruh izin di wilayah kerja BP Batam kini menjadi domain kami. Sedangkan hinterland tetap mengikuti mekanisme yang berlaku sebelumnya,” jelas Amsakar.
Ia menilai, PP 25 tidak hanya menjadi jawaban atas persoalan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, tetapi juga menjadi fondasi bagi percepatan investasi dan penyederhanaan proses perizinan di Batam.
“Batam harus tampil sebagai kawasan yang ramah investasi dengan pelayanan cepat, efisien, dan transparan. Ini arah kebijakan nasional yang harus kita sukseskan,” pungkasnya.
Sebelumnya, kegiatan reklamasi di kawasan Teluk Tering sempat menuai kontroversi karena dituding tak berizin dari Pemprov Kepri.
Namun dengan adanya PP 25/2025, seluruh polemik terkait kewenangan kini telah memiliki kejelasan hukum.
Batam pun diproyeksikan melaju lebih kencang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan kompetitif.















































