AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan penertiban lahan di Tanjung Banon, yang berlangsung Jumat (2/5/25), telah mengikuti prosedur hukum dan administratif.
Plt. Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan penertiban tersebut bertujuan mendukung percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak proyek Rempang Eco-City.
Proses penertiban, kata Ariastuty, melibatkan Ditpam BP Batam, Polsek setempat, dan perwakilan masyarakat Rempang, dengan mengedepankan pendekatan persuasif.
“Tidak ada paksaan. Penertiban dilakukan bertahap dan sesuai prosedur,” tegasnya.
Sebelum eksekusi, BP Batam telah melayangkan Surat Peringatan (SP) tahap 1 hingga 3, serta SP Bongkar kepada warga yang masih berada di lokasi.
BP Batam juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk memastikan legalitas setiap langkah. Ariastuty menepis potensi kesalahpahaman.
“Tujuan kami menjaga iklim investasi Batam. Pemerintah prioritaskan pendekatan humanis dan persuasif agar hak warga terdampak terpenuhi,” ujarnya.
BP Batam juga menyatakan telah menyalurkan uang sagu hati dan kompensasi atas tanaman tumbuh milik warga terdampak.
Komitmen ini, lanjut Ariastuty, sejalan dengan upaya BP Batam mendorong investasi inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat, sesuai amanat UUD 1945.
“Kami jamin kehidupan layak bagi warga terdampak,” tutupnya.















































