AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Kebijakan ini ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan BP Batam sebagai langkah memperkuat integritas serta mencegah praktik gratifikasi saat momentum hari besar keagamaan.
Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa seluruh pegawai dilarang meminta, memberi, ataupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi.
Menurutnya, momen Idulfitri harus disambut dengan kesederhanaan serta penuh rasa syukur tanpa praktik yang berpotensi melanggar aturan.
“Seluruh pegawai BP Batam harus menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun,” ujar Amsakar.
Dalam edaran tersebut juga ditegaskan bahwa pegawai diminta merayakan Idulfitri secara sederhana dan tidak berlebihan, serta tetap menjaga kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Selain itu, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan juga dilarang.
BP Batam juga meminta seluruh pegawai segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik gratifikasi. Laporan dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing unit kerja atau melalui koordinator UPG pada Satuan Pemeriksaan Intern (SPI).
Apabila gratifikasi yang diterima berkaitan dengan jabatan dan berpotensi bertentangan dengan kewajiban pegawai, maka wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
BP Batam menyatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.















































