AYOOBATAM.COM — Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan berbagai transformasi strategis dalam beberapa bulan terakhir untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan mempercepat terwujudnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sebagai kawasan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI dengan agenda Pembahasan Pengembangan Kawasan Batam, yang digelar di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Penguatan Tata Kelola dan Organisasi
Amsakar menjelaskan, transformasi BP Batam merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam dua pertemuan dengan BP Batam meminta agar lembaga ini segera fokus pada langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Batam.
Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah penetapan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Perubahan tata kelola ini sangat penting agar BP Batam lebih adaptif dan responsif, mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar.
Dengan adanya regulasi tersebut, BP Batam kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan transformasi organisasi dan memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur.
Transformasi Pelayanan Lahan
Selain pembenahan kelembagaan, BP Batam juga melakukan transformasi besar dalam pelayanan lahan melalui penyempurnaan Land Management System (LMS).
Pelayanan lahan kini dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan transparan melalui sistem digital, di mana seluruh proses perizinan dapat dilaksanakan secara daring, dan informasi ketersediaan lahan dapat diakses publik.
Transformasi ini, kata Amsakar, merupakan bagian dari komitmen BP Batam untuk menghadirkan tata kelola pertanahan modern dan akuntabel, sekaligus menjawab arahan Presiden untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan nonproduktif bagi pembangunan kawasan.
Tidak hanya digitalisasi, BP Batam juga memperkuat aspek hukum dengan menerbitkan Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan. Regulasi ini mengatur mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pertanahan agar pelayanan lahan lebih terukur dan sesuai prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan kepastian hukum.
“Dengan pemutakhiran regulasi ini, LMS BP Batam memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat di kawasan KPBPB Batam,” tegas Amsakar.
Dukungan DPR RI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus pimpinan RDP, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah reformasi yang dilakukan BP Batam.
Komisi VI, katanya, mendukung penuh transformasi pelayanan lahan dan penerapan sistem LMS yang dilakukan BP Batam sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik berbasis sistem digital.
“Kami memberikan dukungan penuh dan optimisme bahwa BP Batam kini mampu melakukan transformasi luar biasa dan Insya Allah akan memberikan hasil yang diharapkan,” ujar Andre.
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, seluruh jajaran Deputi, serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam.
Melalui langkah-langkah ini, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan bertransformasi menuju pengelolaan kawasan yang profesional, modern, dan berdaya saing global.















































