AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau resmi memperkuat sinergi strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Selasa (28/4), di Aula Kejati Kepri, Tanjungpinang.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso.
Turut menyaksikan dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kepri, Riau Fauzal.
Kerja sama tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, termasuk pendampingan, negosiasi, hingga mediasi dalam berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan BP Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi BP Batam.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah penting memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum di BP Batam,” ujarnya.
Menurut Amsakar, dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, aspek kepastian hukum menjadi elemen yang sangat krusial.
Karena itu, ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan implementatif yang memberikan manfaat nyata bagi kelembagaan, masyarakat, dan dunia usaha di Batam.
“Kehadiran Kejati Kepri sebagai mitra strategis sangat penting, tidak hanya dalam memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum, tetapi juga dalam langkah-langkah preventif guna meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Sementara itu, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso, mengapresiasi langkah proaktif BP Batam dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menegaskan, Kejati Kepri melalui peran Jaksa Pengacara Negara memiliki fungsi strategis dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya, hingga upaya pencegahan terhadap potensi persoalan hukum.
Menurutnya, pendampingan hukum yang profesional dan berintegritas menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko hukum atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil BP Batam.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sehingga kami dapat mendukung sepenuhnya upaya kepentingan hukum negara dalam pengelolaan kawasan oleh BP Batam demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Devy.
Melalui kerja sama ini, BP Batam dan Kejati Kepri optimistis berbagai program pembangunan dan pengembangan kawasan Batam dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan kepastian hukum yang kuat, sehingga mampu mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kota Batam.















































