AYOOBATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mengawal implementasi regulasi impor terbaru, khususnya terkait Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) untuk kebutuhan industri di Batam.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Kebijakan Impor BMTB yang digelar di Grand Mercure Batam Centre, Batam, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan serta ketentuan terbaru dalam aktivitas impor barang modal.
Regulasi yang disosialisasikan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 24 Tahun 2025. Aturan tersebut mencakup pengaturan impor BMTB serta limbah Non-B3 bagi sektor industri.
Forum tersebut mempertemukan jajaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, BP Batam, KPU Bea Cukai Batam, kementerian/lembaga teknis terkait, serta para pelaku industri di Batam.
Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan bahwa konsistensi dalam penerapan regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Penerapan kepatuhan regulasi secara konsisten diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang sehat serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.”
Menurutnya, kepastian dan kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan investasi dan aktivitas industri di Batam.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menekankan pentingnya ketaatan terhadap regulasi impor sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
“Dukungan terhadap keberlanjutan industri di Batam dilakukan melalui ketaatan regulasi impor yang transparan guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.”
BP Batam menilai penguatan koordinasi lintas instansi diperlukan agar implementasi kebijakan impor dapat berjalan secara transparan, efisien, berintegritas, dan sesuai ketentuan hukum.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen BP Batam dalam memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri serta investor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Dengan adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah, instansi teknis, serta dunia usaha, implementasi regulasi impor diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat kebutuhan industri, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.















































