AYOOBATAM.COM – Kota Batam kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Penghargaan Perlindungan Konsumen 2025 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.
Penghargaan tersebut diberikan melalui kategori Pasar Tertib Ukur, dan diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam ajang Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen dan Forum Konsultasi Publik (FKP) UPTP III di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Kemendag terhadap komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menjaga hak-hak konsumen, memastikan keakuratan alat ukur di pasar rakyat, serta meningkatkan standar pengawasan barang dan jasa.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan perlindungan konsumen di Batam. Keamanan barang, kejujuran pengukuran, dan kenyamanan konsumen merupakan prioritas kami dalam mewujudkan pasar yang modern dan terpercaya,” ujar Amsakar.
Amsakar menegaskan bahwa penghargaan tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Batam. Ia berharap capaian ini menjadi pemacu semangat seluruh pihak untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Semoga ke depan semakin baik dan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja perlindungan konsumen,” terangnya.
Wali Kota juga memastikan Pemko Batam akan memperluas implementasi perlindungan konsumen di seluruh pasar rakyat. Penguatan inovasi, peningkatan pengawasan, serta penerapan layanan publik yang transparan dan akuntabel menjadi fokus utama agar masyarakat merasa aman bertransaksi.
Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi bagi pemerintah daerah yang konsisten dalam menjalankan perlindungan konsumen.
“Ini bukti nyata bahwa perlindungan konsumen semakin menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Kemendag menilai perlindungan konsumen memiliki peran strategis di tengah pesatnya pertumbuhan pasar domestik Indonesia.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawasan mutu barang dan jasa, penerapan metrologi legal, serta pembentukan satuan pengawasan barang tertentu.















































