
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengubah aturan Rencana Bisnis Bank (RBB). Perubahan ini bertujuan agar perbankan lebih aktif dalam menyalurkan kredit untuk program prioritas pemerintah.
Purbaya menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk berbagai program prioritas sudah cukup. Ia menilai, rencana OJK tersebut ingin mendorong perbankan lebih berpartisipasi dalam pembiayaan sektor riil dan pembangunan.
“Enggak, yang itu (anggaran program prioritas) sudah cukup semua dari pemerintah, tapi kan masih nanti ada program-program pembangunan yang lain di mana mungkin selama ini bank-bank malas, sukanya taruh di bank sentral uangnya. Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” ujar Purbaya di Kantor Kejaksaaan Agung, Jumat (10/4).
Ia menilai, jika perbankan lebih aktif mendukung pemerintah dalam pembiayaan sektor riil dan pembangunan, hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi ekonomi. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail mengenai rencana perombakan RBB tersebut.
“Tapi yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari atau Kiki mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB). Tujuannya adalah agar perbankan lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.
“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Kiki dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, dikutip dari Antara.
Menurut Kiki, pembiayaan untuk program prioritas tidak bersifat wajib. Namun, regulator tetap mendorong perbankan untuk melakukannya.
“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” ujar dia.
Kiki menegaskan bahwa OJK saat ini tidak hanya fokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan dalam pembangunan nasional.
“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” tutur Kiki.















































