AYOOBATAM.COM — Pemerintah Kota Batam menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga melalui pendidikan pra-nikah dan pendampingan berkelanjutan lintas sektor kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Batam Masa Bhakti 2025–2030, yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Senin (29/12/2025).
Dalam sambutannya, Amsakar mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ketahanan keluarga di Batam yang masih menghadapi tantangan serius. Ia menyebut, angka perceraian di Batam tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan data tahun 2024, persentase perceraian di Kota Batam mencapai 6,32 persen, lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjungpinang yang berada di angka 5,82 persen serta Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 4,18 persen.
Tidak hanya itu, tren perceraian di Batam juga menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tercatat sebanyak 1.963 kasus pada 2020, meningkat menjadi 2.015 kasus pada 2021, 2.045 kasus pada 2022, 2.123 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 2.329 kasus pada 2024.
Menurut Amsakar, penanganan persoalan keluarga harus berbasis data agar akar permasalahan dapat diselesaikan secara komprehensif. Sejumlah faktor dominan penyebab perceraian antara lain persoalan ekonomi, perselingkuhan, penyalahgunaan media sosial yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pernikahan usia dini.
“Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor agar pembinaan keluarga dilakukan sejak usia remaja hingga tahap pra-nikah secara berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Ia juga menegaskan keterkaitan erat antara isu ketahanan keluarga dengan persoalan kesehatan nasional, khususnya stunting. Menurutnya, pernikahan usia dini tidak hanya berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko stunting pada anak.
Karena itu, Amsakar meminta jajaran Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan strategis berbasis data.
Menutup sambutannya, Amsakar mengapresiasi peran BP4 Kota Batam dalam memperkuat institusi perkawinan. Ia berharap Rakerda BP4 dapat melahirkan program kerja konkret dan terukur guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sehat, dan berdaya tahan di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pembinaan Keluarga Sakinah antara BP4 Kota Batam dengan sejumlah instansi terkait, sebagai komitmen bersama memperkuat ketahanan keluarga di Kota Batam.















































