AYOOBATAM.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam optimalisasi pendapatan daerah. Ia menegaskan, RT dan RW bukan bertugas memungut maupun menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data masyarakat.
Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW bertujuan memperkuat akurasi basis data di tingkat lingkungan agar pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan berjalan lebih efektif.
“RT dan RW merupakan mitra pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat. Peran mereka adalah membantu pemutakhiran data, bukan melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal.
Selain itu, Pemko Batam terus melakukan pembaruan data pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi data perpajakan sekaligus memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi RT dan RW dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk RT dan RW yang tersebar di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.
Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif bagi RT dan RW, dilaksanakan secara transparan, sesuai peraturan perundang-undangan, serta diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ke depan, Pemko Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax guna mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.
Melalui penjelasan ini, Amsakar berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait peran RT dan RW. Pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap berfungsi sebagai mitra dalam pelayanan masyarakat dan pendataan wilayah, bukan sebagai petugas penagih pajak.















































