AYOOBATAM.COM – Di tengah rangkaian peringatan Hari Jadi Batam (HJB) ke-196, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menerima perwakilan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (18/12/2025).
Langkah tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Batam dalam membuka ruang dialog serta menampung aspirasi para pekerja.
Aksi damai tersebut diikuti buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM) SPSI. Dalam penyampaian aspirasinya, para buruh mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2026.
Selain isu pengupahan, buruh juga meminta penghapusan sejumlah pungutan yang dinilai memberatkan pekerja, seperti pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan Jaminan Hari Tua (JHT). Mereka turut mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Tuntutan lainnya mencakup perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan mendesak, serta penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara tegas di lingkungan industri.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa persoalan upah merupakan hasil dari proses perundingan yang melibatkan berbagai kepentingan. Menurutnya, kesepakatan hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak memiliki niat dan tujuan yang sama.
“Persoalan upah adalah persoalan perundingan. Hasilnya bisa melahirkan berbagai pilihan, dan jika tidak didasari niat yang sama, tentu akan sulit menemukan titik temu,” ujar Amsakar.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan orkestrasi yang baik antara serikat pekerja dan pelaku usaha agar setiap pembahasan tidak berhenti pada perbedaan pandangan.
“Saya sangat senang apabila setiap pembahasan menghasilkan keputusan. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah mempertemukan rekan-rekan serikat pekerja dengan para pelaku usaha,” katanya.
Amsakar juga meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam untuk memastikan setiap pertemuan lanjutan dihadiri oleh pihak-pihak yang representatif dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
“Disnaker perlu memastikan yang hadir benar-benar representatif dan mampu mengambil keputusan. Kita juga harus menggali lebih dalam apa yang menjadi keinginan rekan-rekan pekerja,” tegasnya.
Ia berharap dialog yang dibangun tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut pada pembahasan dan perumusan usulan konkret yang sesuai dengan kebutuhan pekerja serta kondisi dunia usaha.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.















































