AYOOBATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada program yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memberikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengapresiasi berbagai pandangan, masukan dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan APBD dengan tetap memperhatikan arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, setiap belanja daerah harus disusun secara efektif, efisien, akuntabel dan responsif. Setiap perangkat daerah juga diminta memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Infrastruktur hingga Pengendalian Banjir
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam APBD 2027, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru serta ruang kelas baru. Pembangunan juga diarahkan agar lebih merata, termasuk di kawasan hinterland.
Amsakar mengatakan setiap pembangunan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah hingga keberlanjutan pemeliharaan.
Penanganan banjir turut menjadi perhatian. Pemerintah akan melakukan penanganan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa serta pengendalian kawasan rawan banjir.
Pengelolaan Sampah Diperkuat
Pemko Batam juga menyiapkan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Program tersebut meliputi pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir serta penambahan armada arm roll truck dan bin container.
Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan
Di bidang pendidikan, APBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Sejumlah program yang disiapkan meliputi bantuan dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, penyediaan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru serta peningkatan kompetensi guru.
Sementara di sektor kesehatan, Pemko Batam menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan dan ketersediaan obat serta alat kesehatan.
Dorong Ekonomi dan Tenaga Kerja Lokal
Penguatan ekonomi masyarakat juga masuk dalam arah kebijakan APBD 2027. Pemerintah akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri serta fasilitasi perizinan usaha.
Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendorong penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menegaskan, keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih penting, setiap anggaran harus menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemko Batam dan DPRD berlangsung konstruktif, terbuka dan tepat waktu. Dengan demikian, APBD yang ditetapkan nantinya dapat realistis, sesuai ketentuan dan mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam.















































