Penuntutan Terdakwa atas Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Luwuk menuntut terdakwa berinisial RS dengan hukuman 1 tahun 9 bulan penjara dan denda sebesar Rp30 juta, dengan subsider 30 hari kurungan. Tuntutan ini diajukan dalam perkara dugaan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin. Perkara ini kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Luwuk dengan nomor 24/Pid.B/2026/PN Lwk.
Agenda tuntutan terhadap terdakwa digelar pada Senin (16/3/2026). Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa jika denda tidak dibayar, maka terdakwa akan dihukum kurungan selama 30 hari. Hal ini menjadi bagian dari proses hukum yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.
Awal Kasus
Kasus ini bermula pada tahun 2024 ketika PT Smart Multi Finance Cabang Luwuk melakukan kunjungan ke rumah terdakwa, yang merupakan debitur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi angsuran yang telah menunggak. Namun, dalam beberapa kali kunjungan, pihak perusahaan tidak pernah melihat unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.
Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan menduga bahwa kendaraan tersebut telah dialihkan oleh terdakwa. Setelah melakukan investigasi dan pengumpulan informasi, dugaan tersebut semakin menguat. Akhirnya, pihak perusahaan melaporkan terdakwa RS ke Polres Banggai atas dugaan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan sebagai penerima fidusia.
Tanggapan dari Pihak Perusahaan
Area Manager PT Smart Multi Finance wilayah Sulut TengGo, Jouw Watulingas, bersama Pimpinan Cabang Luwuk, Donny Stianda Tri Naldy, mengapresiasi kinerja JPU Kejaksaan Negeri Banggai. Mereka menyatakan bahwa JPU telah bekerja secara profesional dalam penanganan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.
Menurut Jouw, tuntutan yang diajukan JPU sudah adil. Ia menilai perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian material bagi perusahaan. Kerugian yang dialami kurang lebih mencapai Rp137.205.000.
Sementara itu, Kepala Litigasi PT Smart Multi Finance, Reza Gustian Nugraha, bersama Area Litigasi Sulut TengGo, Hitler Willyam Rompas, menyebut perkara ini dapat menjadi pelajaran bagi para debitur lainnya. Menurut mereka, debitur seharusnya tidak mengalihkan objek pembiayaan yang menjadi jaminan fidusia.
Mereka menegaskan bahwa jika debitur mengalami kendala pembayaran, sebaiknya berkoordinasi dengan perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Perusahaan masih membuka peluang restrukturisasi sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.
Namun, jika objek jaminan dialihkan, baik dijual, digadaikan, atau dipindahtangankan, maka perusahaan akan menempuh jalur hukum. Baik secara pidana maupun perdata.
Kesimpulan
Perkara ini menunjukkan pentingnya menjaga objek jaminan fidusia yang telah sepakat sebagai bentuk tanggung jawab antara pihak perusahaan dan debitur. Dengan adanya tuntutan hukum yang diberikan, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang coba mengabaikan kewajiban mereka.















































