Fokus pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal, aman, serta memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum maupun memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat, 10 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat bertemu dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pada hari yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Dominggus menyampaikan dinamika aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat di beberapa wilayah, termasuk di kawasan aliran sungai, lereng, dan perbukitan. Meskipun aktivitas ini memiliki potensi ekonomi, namun menghadapi tantangan terkait legalitas, kesesuaian tata ruang, aspek kehutanan, serta perlindungan masyarakat adat.
Menurut Dominggus, isu-isu tersebut menjadi perhatian bersama yang memerlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan langkah-langkah regulasi, termasuk penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Namun, implementasinya dinilai masih membutuhkan percepatan, terutama dalam regulasi teknis dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Airlangga merespons bahwa pemerintah akan mendorong penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merespons dinamika tersebut. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa koordinasi akan dilakukan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta kementerian yang membidangi tata ruang.
Selain persoalan pertambangan rakyat, pertemuan tersebut juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,46 persen pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah melihat potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola lebih optimal agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah-Langkah yang Diperlukan
Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan antara lain:
* Penyusunan regulasi yang lebih jelas dan efektif untuk mendukung aktivitas pertambangan yang legal dan berkelanjutan.
* Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
* Percepatan implementasi regulasi teknis yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
* Memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.















































