Warga Nagan Raya yang Terancam Kehilangan Akses BPJS Kesehatan
Sebanyak 10 ribu warga di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dilaporkan akan mengalami perubahan dalam status kepesertaan layanan kesehatan melalui Kartu BPJS Kesehatan. Perubahan ini terkait dengan penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang sebelumnya menanggung biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Berdasarkan data yang diperoleh, warga yang terkena dampak ini termasuk dalam desil 8 hingga 9. Desil tersebut biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan ekonomi seseorang atau keluarga. Diketahui bahwa masyarakat yang masuk dalam desil 8-9 dianggap sudah masuk kategori mampu atau sejahtera, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Plt Kadis Sosial Nagan Raya, Ali Munir, mengonfirmasi bahwa ada sekitar 10 ribu jiwa yang sedang dalam proses pemeriksaan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk menetapkan kembali desil masing-masing individu.
“10 ribu jiwa bukan dicoret, tetapi sedang dikroscek ulang oleh BPS untuk menentukan desilnya,” jelas Ali Munir.
Dalam sistem pengelolaan BPJS Kesehatan, terdapat pembagian berdasarkan desil. Masyarakat yang masuk dalam desil 1-5 masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, desil 6-7 ditanggung oleh JKA, yaitu program kesehatan Aceh. Namun, untuk desil 8-10, masyarakat harus membayar sendiri atau menggunakan BPJS Mandiri.
Ali Munir menyarankan kepada masyarakat agar segera mengecek status desil mereka. Jika merasa belum mampu namun masuk dalam desil 8-10, maka dapat mengajukan sanggahan. Sebaliknya, jika sudah mampu namun masih masuk dalam desil rendah, juga diminta untuk melakukan sanggahan.
- Proses pengecekan desil dilakukan oleh BPS.
- Masyarakat bisa mengajukan sanggahan jika merasa tidak sesuai dengan desil yang diberikan.
- Pemerintah daerah memastikan bahwa semua warga yang membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan kesehatan tepat sasaran. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan adil bagi seluruh masyarakat.















































