Penjelasan Menteri PU Mengenai Penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memberikan pernyataan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya. Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Jumat, ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara yang menjadi dasar dari penggeledahan tersebut.
Dody bahkan mengucapkan sumpah demi Allah untuk menegaskan ketidaktahuannya tentang kasus ini. Ia juga mengonfirmasi apakah dirinya telah berdiskusi secara internal dengan menteri sebelumnya terkait penggeledahan yang disebut-sebut berkaitan dengan anggaran APBN 2023 dan 2024.
“Enggak, enggak ada (diskusi dengan menteri sebelumnya). Emang ini (perkara penggeledahan soal APBN) 2023-2024? Saya enggak tahu malahan. Enggak, benar-benar enggak tahu, sumpah demi Allah, saya enggak tahu,” ujarnya.
Menurut Dody, tidak perlu dilakukan diskusi internal karena perkara tersebut sudah berada di ranah penegak hukum. Oleh karena itu, kementeriannya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencampuri proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
“Saya pikir enggak perlu diskusi loh, ngapain diskusi lagi kan? Soalnya barang ini sudah nyeebrang ke tempat lain gitu, jadi, bukan ranahnya kami,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah aktif dari instansinya dikhawatirkan dapat dianggap sebagai obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Kalau nanti saya apa? Melakukan suatu pergerakan nanti dikira ini, obstruction of justice. Tapi, sudahlah, kan semuanya sudah kejadian,” katanya.
Ruangan yang Digeledah
Pada kesempatan tersebut, Dody menyampaikan bahwa ruangan kerjanya serta ruang kerja Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjadi bagian dari penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi, begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU,” ujarnya.
Dody menambahkan bahwa penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu, ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.
Ia kemudian melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.
Lokasi Penggeledahan
Selain ruang kerja menteri dan wakil menteri, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Sumber Daya Air (SDA), termasuk gedung utama kementerian itu.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik Kejati DKI Jakarta menyita sebanyak 16 item. Jenis barang yang disita mayoritas berupa dokumen, termasuk satu unit komputer dan print out. Dokumen paling banyak disita dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.















































