Rapat Dengar Pendapat DPRD Pulau Taliabu Berlangsung Meski Bupati Tak Hadir
Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD setempat. RDP ini membahas berbagai program strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah, seperti kuota PPPK, pembangunan infrastruktur, serta sektor pendidikan. Meski Bupati Pulau Taliabu tidak hadir dalam rapat tersebut, diskusi tetap berjalan dengan lancar.
RDP yang diadakan di ruangan Ketua DPRD pada Senin (6/4/2026) awalnya ditujukan untuk Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus. Namun, orang nomor satu di kabupaten tersebut belum bisa hadir. Hal ini memicu aksi walk out dari Fraksi PKD DPRD Pulau Taliabu, karena ketidakhadiran bupati. Meski begitu, rapat tetap berjalan dan dipimpin oleh Ketua DPRD Moh. Nuh Hasi. Hadir juga anggota fraksi lainnya serta para jajaran pimpinan OPD Pemkab Pulau Taliabu.
Pembahasan Kuota PPPK dan Program Infrastruktur
Selama rapat, beberapa isu penting dibahas, termasuk kuota PPPK yang menjadi perhatian utama. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, Hayatuddin Fataruba, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan kuota PPPK sebesar 30 persen. Angka ini disesuaikan dengan postur anggaran dan kebutuhan pegawai.
“Untuk konektivitas wilayah, pemerintah telah memetakan rencana strategis untuk tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Pulau Taliabu akan membuka badan jalan baru di wilayah selatan hingga bagian timur selatan Taliabu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses di desa-desa yang terisolasi. Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan proyek-proyek vital seperti jembatan Fangahu, pembangunan musala Kejari, serta sistem drainase di sekitar rumah sakit. Proyek PL juga sudah berjalan sejak Januari lalu.
Fokus pada Pendidikan dan Pemerataan Guru
Pendidikan menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat. Hayatuddin menyampaikan bahwa terdapat masalah penumpukan guru di beberapa satuan pendidikan tertentu, yang berdampak pada kekurangan guru di sekolah lain. Dinas Pendidikan Pulau Taliabu akan melakukan pemerataan distribusi tenaga pendidik secara proporsional.
Secara teknis, setiap sekolah dasar (SD) minimal memiliki 10 guru. Jumlah ini meliputi 6 guru kelas, satu kepala sekolah (kepsek), serta guru mata pelajaran spesifik seperti guru agama dan olahraga. Meski jumlah guru cukup besar, jumlah siswanya masih sedikit.
Sementara itu, untuk tingkat SMP, kebutuhan guru dihitung berdasarkan beban mata pelajaran. Hal ini seringkali membuat jumlah guru terlihat banyak meskipun jumlah kelasnya terbatas.
Kesiapan Pemkab dalam Membangun Daerah
Meski ada tantangan dalam distribusi sumber daya manusia dan infrastruktur, Pemkab Pulau Taliabu terus berupaya mempercepat pembangunan. Dengan fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas layanan, pihak pemerintah berharap dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.















































