KPK Terus Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Potensi Tersangka Baru Terbuka Lebar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Di antara nama-nama tersebut, terdapat mantan Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI pada periode 2023–2024.
Selain mantan Menag, tiga tersangka lainnya yang telah ditetapkan adalah:
* Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex: Mantan staf khusus Menteri Agama.
* Ismail Adham: Direktur operasional sebuah perusahaan biro perjalanan haji dan umrah.
* Asrul Azis Taba: Ketua umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (30/3/2026), menyatakan bahwa penyelidikan ini masih akan terus berlanjut. “Tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena tadi ada klaster pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya,” ungkapnya.
Asep menjelaskan bahwa KPK saat ini tengah berupaya mengumpulkan berbagai alat bukti yang dianggap cukup untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. “Kami cari dan kumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti-bukti yang cukup atau setelah ditemukan bukti yang cukup, akan kami tetapkan juga sebagai tersangka,” ujarnya.
Penetapan dua tersangka terbaru, yaitu Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba, dinilai sebagai sebuah kemajuan positif. Asep turut mengapresiasi dukungan yang terus mengalir dari masyarakat kepada KPK. “Tentunya penyidik juga masih terus melengkapi berkas penyidikannya agar bisa segera limpah ke tahap penuntutan,” tambahnya.
Dua Klaster Dugaan Korupsi Kuota Haji
Dalam penanganan kasus ini, Asep memaparkan bahwa para tersangka terbagi ke dalam dua klaster utama.
Klaster Pertama: Penyelenggara Negara
Klaster pertama ini berkaitan dengan proses penetapan kuota haji tambahan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut secara jelas mengatur pembagian kuota haji tambahan, di mana 92 persen diperuntukkan bagi jemaah haji reguler dan hanya delapan persen untuk jemaah haji khusus.

Namun, dalam kasus ini, diduga terdapat alur perintah yang menetapkan pembagian kuota haji tambahan secara tidak proporsional, yaitu 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Tersangka yang masuk dalam klaster penyelenggara negara ini adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Klaster Kedua: Pihak Swasta dan Aliran Dana
Klaster kedua fokus pada dugaan aliran dana yang timbul akibat pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai tersebut. Diduga, terdapat aliran dana atau uang yang mengalir dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan Kemenag RI selama periode 2023-2024. Asep menegaskan bahwa aliran dana ini diduga mengalir secara berjenjang hingga ke pucuk pimpinan.
Fokus utama dalam klaster ini adalah pada pihak-pihak yang bergerak di sektor swasta, khususnya biro penyelenggara haji. “Kami berfokus kepada pihak-pihak yang ada pada travel (biro -Red.) penyelenggara haji ini, yang mengumpulkan sejumlah uang dan memberikan kepada oknum di Kementerian Agama,” jelas Asep.
Tersangka yang masuk dalam klaster kedua ini adalah Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba.
Kronologi Penanganan Kasus oleh KPK
Perjalanan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK dimulai sejak beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkuman kronologisnya:
- 9 Agustus 2025: KPK mengumumkan dimulainya penyidikan terhadap kasus kuota haji.
- 11 Agustus 2025: KPK merilis perhitungan awal kerugian negara dalam kasus ini, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan pencegahan terhadap tiga orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Tiga orang tersebut adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut Cholil, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
- 9 Januari 2026: KPK mengumumkan status tersangka terhadap dua dari tiga orang yang sebelumnya dicegah. Keduanya adalah Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz.
Sorotan Pansus Haji DPR RI
Tidak hanya ditangani oleh KPK, kasus dugaan korupsi kuota haji ini juga sempat menjadi perhatian serius dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pansus tersebut juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.
Poin utama yang menjadi sorotan adalah terkait kebijakan pembagian kuota tambahan sebesar 20.000 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kemenag RI, di bawah kepemimpinan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, memutuskan untuk membagi kuota tambahan tersebut dengan skema 50:50, yaitu 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus.
Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang seharusnya mengalokasikan 92 persen kuota haji reguler dan hanya delapan persen untuk kuota haji khusus. Perbedaan alokasi inilah yang kemudian diduga menjadi celah terjadinya praktik korupsi dan aliran dana yang kini tengah diusut tuntas oleh KPK.















































