Bea Cukai Sita Lima Kapal Mewah di Teluk Jakarta Diduga Langgar Aturan Impor dan Pajak
Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, baru-baru ini melakukan operasi pengawasan intensif di wilayah Teluk Jakarta. Operasi yang berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, tersebut berhasil menyegel lima unit kapal wisata mewah asing yang diduga kuat melanggar ketentuan impor dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Penindakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berupaya menggali potensi penerimaan negara yang mungkin belum dimaksimalkan selama ini. Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah Bea Cukai DKI Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada pemeriksaan kapal-kapal wisata asing yang beroperasi di Teluk Jakarta.
“Kegiatan ini kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata asing yang berada di Teluk Jakarta,” ujar Siswo.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan setidaknya lima kapal wisata asing yang diduga melanggar aturan vessel declaration. Tiga dari lima kapal tersebut ditemukan di sebuah pulau pribadi yang berlokasi di kawasan Kelurahan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Kapal-kapal ini kemudian disegel untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami melakukan penyegelan atau perekatan sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran,” tambah Siswo.
Modus Operandi Pelanggaran Fasilitas Bea Masuk
Menurut Siswo, kapal-kapal wisata asing yang disegel tersebut pada dasarnya telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak. Fasilitas ini diberikan dengan syarat kapal tersebut diajukan untuk kegiatan rekreasi di wilayah perairan Indonesia. Namun, indikasi kuat menunjukkan bahwa fasilitas ini disalahgunakan untuk tujuan komersial.
Modus pelanggaran yang paling dicurigai adalah kapal-kapal tersebut disewakan secara ilegal kepada pihak lain atau bahkan telah dipindahtangankan (dijual) kepada individu atau entitas di Indonesia, tanpa melalui prosedur yang semestinya. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk yang seharusnya hanya untuk keperluan rekreasi.
“Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas (vessel declaration) tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau sudah dipindah tangankan (jual) ke orang yang ada di Indonesia,” jelas Siswo.
Potensi Kerugian Negara yang Signifikan
Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak masih dalam tahap penelitian mendalam untuk menghitung potensi kerugian negara yang timbul akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal wisata asing tersebut. Besaran pajak dan bea masuk yang seharusnya dibayarkan oleh pemilik kapal diperkirakan mencapai puluhan persen dari nilai setiap unit kapal.
“Kerugian masih dalam proses penelitan, tapi dari sisi penerimaan negara satu kapal itu dikenakan bea masuk sebesar 5 persen, PPh 10 %, PPn 11 %, dan PPnBM sekitar 75 % per satu unit kapal,” ungkap Siswo.
Angka-angka tersebut menunjukkan potensi penerimaan negara yang sangat besar jika fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak ini tidak disalahgunakan.
Tindakan Lanjutan dan Sanksi
Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, Atma Vektor Mercury, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kantor Wilayah Bea Cukai DKI Jakarta akan melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap kapal-kapal wisata asing yang diduga melakukan pelanggaran.
“Untuk sanksi, kita melakukan penelaahan terlebih dahulu. Kalau memang sanksi administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang pidana, maka kita akan arahkan kepentingan bukti permulaan,” pungkas Atma.
Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan administratif hingga penindakan pidana jika bukti-bukti mengarah ke sana.
Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara dan Keadilan Fiskal
Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 82 kapal pesiar pribadi atau yacht yang berada di perairan dan bersandar di dermaga Batavia Marina sekitar dua minggu sebelum operasi kali ini. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk:
- Mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah.
- Memberantas ekonomi bawah tanah (underground economy).
- Menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi seluruh warga negara.
Hendri Darnadi menekankan pentingnya kewajiban membayar bea dan pajak bagi semua kalangan, termasuk mereka yang membeli barang mewah.
“Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya,” tegas Hendri Darnadi.
Pihaknya akan terus memastikan bahwa pemilik kapal-kapal mewah tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan formalitas dan kewajiban kepabeanan yang berlaku di Indonesia, demi terciptanya iklim perpajakan yang adil dan optimalisasi penerimaan negara.















































