AYOOBATAM.COM – Aktivitas penimbunan hutan mangrove di belakang Kavling Panaran, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terus menuai sorotan masyarakat. Kegiatan yang diduga belum mengantongi izin resmi tersebut hingga kini masih berlangsung dan belum terlihat adanya penindakan hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas penimbunan bakau tersebut dikaitkan dengan seorang pengusaha bernama Ayung. Selain itu, nama perusahaan PT Karyaraya Adipratama juga mencuat dan diduga berkaitan dengan proyek di kawasan pesisir tersebut. Meski demikian, keterkaitan kedua pihak tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Sejumlah sumber menyebutkan, aktivitas cut and fill di lokasi kini lebih sering dilakukan pada malam hari. Hal ini diduga untuk menghindari pengawasan petugas maupun pantauan media.
“Sekarang kerjanya lebih sering malam, alat berat tetap jalan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas alat berat yang memotong tanah dari kawasan perbukitan, kemudian diangkut menggunakan dump truck untuk ditimbun ke area mangrove.
Namun, di lokasi tidak ditemukan papan plang proyek maupun informasi resmi terkait pelaksana kegiatan.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas tersebut belum memiliki izin resmi dari instansi berwenang. Padahal, kawasan mangrove merupakan ekosistem penting yang dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa melalui prosedur perizinan serta kajian lingkungan yang ketat.
Dampak dari aktivitas tersebut mulai dirasakan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Mereka mengaku alur sungai kini menjadi keruh dan berlumpur, sehingga hasil tangkapan ikan dan udang semakin menurun.
Selain itu, warga sekitar juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan maupun sosialisasi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Padahal, masyarakat terdampak memiliki hak untuk mengetahui serta memberikan masukan terhadap rencana proyek yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Hingga saat ini, masyarakat juga belum melihat adanya upaya rehabilitasi mangrove maupun penanaman kembali sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dari pihak pengembang.
Warga berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini, memastikan legalitas kegiatan, serta menghentikan aktivitas yang dinilai berpotensi merusak ekosistem mangrove dan mengancam kehidupan nelayan di kawasan Panaran.















































