AYOOBATAM.COM — Aktivis lingkungan asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, Dadang, kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan keberanian menghadapi kekuatan besar yang diduga merusak alam Inhil dan berdampak langsung pada meningkatnya bencana banjir yang dialami masyarakat.
Dadang, putra asli Kecamatan Gaung, Desa Belantaraya, yang dikenal melalui akun Facebook Panggung Sandiwara II, menyoroti ketimpangan penegakan hukum lingkungan. Menurutnya, pelaku perusakan skala kecil kerap ditindak tegas, sementara perusahaan-perusahaan besar yang menggarap hutan dan lahan di Inhil justru terkesan kebal hukum.
“Penebang kecil ditindak, tapi pelaku besar tak tersentuh. Ini ironi yang dirasakan masyarakat,” tegas Dadang, Kamis (18/12/2025).
Ia mengaitkan banjir yang setiap tahun semakin tinggi dan merendam rumah-rumah warga dengan aktivitas perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Inhil, termasuk di kawasan Desa Belantaraya, Pungkat, Simpang, dan sekitarnya. Dampak tersebut, menurutnya, bukan lagi sekadar potensi, melainkan ancaman nyata yang kini telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Air yang terus naik setiap tahun itu bukan kebetulan. Dampaknya sudah di depan mata. Kalau dibiarkan, 20 sampai 30 tahun ke depan banjir besar bukan hal yang mustahil. Kita harus berpikir panjang demi anak cucu yang akan hidup di alam Inhil ini,” ujarnya.
Dadang mempertanyakan kepekaan elite politik daerah terhadap kondisi tersebut. Ia menilai sulit diterima akal jika pemerintah dan DPRD tidak mengetahui aktivitas perusahaan besar yang mengubah bentang alam Inhil secara masif.
“Masa hal seterang ini tidak masuk dalam pikiran elite politik Inhil? Kalau tidak tahu, itu aneh. Kalau tahu tapi diam, itu lebih berbahaya,” katanya.
Ia juga mengkritik fokus pemerintah yang dinilai terlalu berkutat pada pembahasan anggaran dan pembangunan fisik, namun abai terhadap isu keselamatan dan kepentingan jangka panjang rakyat.
“Jangan hanya sibuk bicara anggaran. Pemerintah harus berani bicara hal yang lebih besar, yaitu keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Dadang mendesak Bupati Inhil segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut. Audit, menurutnya, dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, Dinas PTSP, BPN, serta menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH).
Selain itu, ia menilai DPRD Inhil memiliki kewenangan politik untuk memanggil dan meminta klarifikasi dari pimpinan perusahaan-perusahaan tersebut. Namun hingga kini, langkah tersebut belum terlihat.
“Kenapa tidak dilakukan sampai sekarang? Kalau proses audit dan pemanggilan ini tidak dijalankan, wajar jika masyarakat berasumsi pemerintah dan DPRD takut menghadapi oligarki, atau bahkan diuntungkan oleh mereka,” tegasnya.
Dadang menekankan bahwa meskipun perizinan perusahaan berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk bertindak, setidaknya dengan menyurati pusat dan menyampaikan dampak nyata yang dialami masyarakat.
“Barang ini sebenarnya mudah kalau pemerintah mau bekerja demi rakyat. Lakukan audit dulu. Dampaknya jelas, banjir makin tinggi dan rakyat yang menanggung akibatnya,” katanya.
Menutup pernyataannya, Dadang menyampaikan pesan keras. Jika pemerintah daerah memang tidak berani menghadapi oligarki, ia meminta hal tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kalau memang takut, sampaikan dengan jujur di ruang publik. Serahkan pada rakyat. Saya siap bersama masyarakat untuk turun langsung menghadapi oligarki yang merusak alam Inhil,” pungkasnya.















































