AYOOBATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan, mencegah maladministrasi, serta mempercepat penanganan pengaduan masyarakat dan pelaku usaha.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Balairung Sari BP Batam, Selasa (13/10/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher. Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, serta para anggota dan deputi di lingkungan BP Batam.
Kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, pertukaran informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian utama dalam mendukung posisi Batam sebagai kawasan investasi dan industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pelayanan yang efektif, transparan, dan responsif merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menjalankan aktivitas di Batam.
“Peningkatan pelayanan untuk Batam sebagai kawasan investasi adalah sebuah keniscayaan. Sehingga BP Batam harus berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Amsakar.
Melalui kerja sama tersebut, BP Batam diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam merespons laporan dan keluhan masyarakat. Upaya pencegahan maladministrasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia berharap kesepahaman antara kedua lembaga dapat menjadi landasan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian pengaduan.
Menurut Nuzran, sinergi ini juga penting untuk membantu BP Batam menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip pelayanan publik yang baik serta meminimalkan risiko maladministrasi.
“Sinergi antara Ombudsman RI dan BP Batam diharapkan dapat memperkuat mekanisme penyelesaian pengaduan sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Nuzran.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi persiapan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik BP Batam Tahun 2026.
Sosialisasi ini diikuti para pejabat di lingkungan BP Batam untuk meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan maladministrasi serta pemenuhan standar pelayanan publik.
Kerja sama BP Batam dan Ombudsman RI diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat serta dunia usaha di Batam.















































